JAKARTA (Independensi.com) – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa pada hari Rabu, 21 Oktober 2020,menghadiri pertemuan dengan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk membahas mengenai Rancangan Peraturan Presiden mengenai Stunting.
Saat ini Pemerintah tengah menggodok kembali Rancangan Perpres (RPerpres) stunting dan usulan dari BKKBN mengenai percepatan penurunan stunting. Terdapat 3 hal yang menjadi usulan BKKBN terhadap RPerpres Stunting yakni perihal rancangan susunan pelaksanaan percepatan penurunan stunting, perubahan kerangka pikir, dan penambahan substansi yang berbeda dari RPerpres. Mengenai penambahan substansi ini sudah diakomodir di dalam RPerpres.
Dalam pertemuan ini, Menteri Suharso memberikan sejumlah catatan mengenai usulan percepatan penurunan stunting dari BKKBN. Dari segi substansi, yang menjadi catatan Menteri adalah percepatan penurunan stunting perlu intervensi pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), KB merupakan intervensi yang penting untuk penurunan stunting, Intervensi dalam RPerpres sudah dilakukan secara sistematis, serta Usulan substanis BKKBN telah diterima atau diakomodir dalam RPerpres.
“Dari segi koordinasi catatan saya ialah koordinasi percepatan penurunan stunting sangat kompleks karena melibatkan 20 K/L, pemerintah daerah (kabupaten/kota/desa), mitra pembangunan, akademisi/organisasi profesi, swasta, dan NGO. Selain itu, BKKBN sangat kuat dalam advokasi dan kampanye pemberdayaan keluarga, maka sebaiknya BKKBN masuk sebagai koordinator pengggerak keluarga atau koordinator kampanye,” ucap Menteri.
Bappenas telah menyusun strategi percepatan penurunan stunting ini ke dalam RPJMN 2020-2024. Upaya penurunan stunting ini menjadi salah satu proyek prioritas dengan major projectnya yakni percepatan penurunan kematian Ibu dan Stunting.
“Targetnya di tahun 2024 nanti penurunan stunting bisa mencapai 14%, sesuai yang diamanatkan oleh Presiden Joko Widodo” ujar Menteri.
Namun percepatan penurunan stunting ini tidak bisa dilakukan oleh satu dua lembaga, namun harus ada kolaborasi dari banyak Kementerian dan Lembaga serta perlu pengoordinasian yang baik.(wst)