JAKARTA (Independensi.com) – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengajak para pengusaha Indonesia khususnya yang tergabung di KADIN (Kamar Dagang dan Industri) untuk bisa mengisi pengembangan inovasi dan teknologi dalam rangka ketahanan pangan Indonesia. Mengutip pesan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Menteri Basuki menyampaikan bahwa ketahanan pangan dalam negeri tidak hanya untuk mengantisipasi krisis pangan pasca Pandemi COVID-19, namun juga untuk mengantisipasi pertumbuhan penduduk yang perlu dicukupi kebutuhan pangannya.
“Selain itu dengan adanya fenomena perubahan iklim (climate change), konversi lahan pertanian ke non pertanian, dan juga adanya bencana alam turut mempengaruhi produksi pangan kita. Sehingga kita harus berinovasi mencari jalan untuk terus meningkatkan produksi agar mencukupi kebutuhan pangan penduduk yang terus meningkat. Untuk itu dibutuhkan sinergi lintas Kementerian bahkan dibutuhkan para pengusaha yang diminta Bapak Presiden mengisi inovasi dan teknologi dalam rangka ketahanan pangan,” kata Menteri Basuki dalam konferensi video Jakarta Food Security Summit ke-5 yang dibuka oleh Presiden Jokowi, Rabu (18/11/2020).
Dikatakan Menteri Basuki, salah satu inovasi teknologi yang perlu terus dikembangkan terkait ketahanan pangan adalah prasarana penyediaan air, dimana tanpa ketersediaan air maka proses tanam bisa mengalami kegagalan (puso). “Ketersediaan air sangat rentan terhadap climate change, dimana pola musim hujan menjadi tidak menentu. Kita harus bisa menampung air pada saat hujan, karena pola hujan menjadi pendek durasinya tetapi dengan volume yang besar. Untuk itu Pemerintah sejak tahun 2015 gencar mencanangkan pembangunan bendungan semata-mata untuk ketahanan pangan,” ujarnya.
Menteri Basuki menyatakan, pembangunan prasarana tampungan air seperti bendungan, bendung, dan jaringan irigasi sangat dibutuhkan khususnya untuk penyediaan air irigasi agar tepat waktu saat dibutuhkan dalam proses tanam. “Daerah irigasi (DI) kalau airnya disuplai bendungan, maka bisa diatur dan diukur sehingga bisa meningkatkan indeks pertanaman (IP) daerah irigasi, itu yang namanya irigasi teknis. Kalau DI tadah hujan hanya bisa 1 kali tanam dalam satu tahun, maka dengan adanya bendungan bisa meningkat sampai 200% lebih artinya tanamnya bisa lebih dari 2 kali dalam setahun,” tuturnya.
Diungkapkan Menteri Basuki dari data Kementerian PUPR, terdapat 9,1 juta hektare (ha) total luas daerah irigasi di Indonesia. Sebanyak 7,3 juta ha terdiri dari irigasi permukaan, irigasi air tanah, dan irigasi pompa, sedangkan seluas 1,8 juta ha merupakan rawa dan tambak. “Dari total daerah irigasi tersebut, sampai 2014 hanya 11% atau 761.000 ha lahan irigasi yang disuplai oleh 230 bendungan. Pada 2019, dengan selesainya 16 bendungan bertambah menjadi 871.000 ha lahan irigasi atau 12%. Selanjutnya dengan target 61 bendungan selesai pada 2024, bendungan tersebut akan meningkatkan suplai air ke 1,16 juta ha lahan irigasi atau 16% dari total lahan irigasi,” ucapnya.
Selain pembangunan bendungan dan jaringan irigasi, Menteri Basuki mengatakan juga telah bekerjasama dengan Usaha Kecil Mikro Menengah (UMKM)/produk rakyat dalam memanfaatkan teknologi irigasi perpipaan “big gun sprinkler” untuk penyiraman di lokasi tanam pusat pengembangan hortikultura di Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), Sumatera Utara.
“Kami PUPR mendukung dalam penyediaan big gun sprinkler dari UMKM sebanyak 250 unit sekaligus dalam rangka program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Alat ini produksi Bandung, sudah diuji di Balai Irigasi Bekasi Kementerian PUPR, Rencananya Kementerian PUPR juga akan memesan lagi untuk nanti membangun ladang hortikultura di Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur,” kata Menteri Basuki.
Pemerintah dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan juga sudah mencanangkan pengembangan kawasan lumbung pangan baru (food estate) di Kalimantan Tengah (Kalteng) untuk tanaman padi di lahan aluvial seluas 165.000 hektare (Ha) yang merupakan lahan Eks-Pengembangan Lahan Gambut (PLG) . “Dari total luas tersebut, kondisi jaringan irigasi yang sudah baik ada 28.000 ha di Belanti, Palingkau dan Pangkoh. Lalu untuk kondisi yang perlu direhabilitasi dan dilakukan peningkatan seluas 137 ribu ha. Pada tahun 2020 ini difokuskan untuk di lahan irigasi seluas 2.000 ha yang sudah dilakukan sejak November 2020, sedangkan sisanya akan dilanjutkan pada 2021,” tuturnya.
Jakarta Food Security Summit (JFSS) ke-5 yang diselenggarakan oleh KADIN bertujuan untuk menggerakkan para pemangku kepentingan bersama-sama mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan nasional. Pertemuan yang diadakan setiap dua tahun sekali tersebut merupakan wadah lintas sektoral swasta, pemerintah, organisasi masyarakat sipil, badan internasional, akademisi dan para petani untuk menampung dan menyusun langkah terbaik guna meningkatkan produktivitas pangan nasional dan kesejahteraan petani melalui praktik pertanian yang baik dan ramah lingkungan. (wst)