JAKARTA (Independensi.com) – Pemerintah harus terus menerapkan dan menjadikan Peringatan Hari Nusantara sebagai momentum memperkuat landasan untuk mewujudkan visi Indonesia sebagai poros maritim dunia.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono pada kegiatan Edutainment Pemuda Bersih Narkoba Tingkat Nasional bertemakan “Penguatan Karakter Pancasilais Mahasiswa dan Aktivis Maritim Muda Bersih Narkoba” di Auditorium Paisal Kamal, STEI Jakarta, Selasa (15/12/2020).
Menurut Nono Sampono, peringatan Hari Nusantara merupakan momentum dari dicetuskannya Deklarasi Djuanda pada 13 Desember 1957 oleh Perdana Menteri Indonesia pada saat itu, Djuanda Kartawidjaja, adalah deklarasi yang menyatakan kepada dunia bahwa laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, di antara dan di dalam kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah NKRI.
Sebelum adanya deklarasi itu, wilayah negara Republik Indonesia masih mengacu pada Ordonansi Hindia Belanda 1939, yaitu Teritoriale Zeeën en Maritieme Kringen Ordonantie 1939 (TZMKO 1939).
Dalam peraturan pemerintah kolonial ini, pulau-pulau di wilayah Nusantara dipisahkan oleh laut. Setiap pulau hanya berhak atas 3 mil wilayah perairan yang terhitung dari garis pantai.
Melalui Deklarasi Djuanda, yang disahkan menjadi UU No.4/PRP/1960 tentang Perairan Indonesia, wilayah laut Indonesia yang semula sebesar 1 juta kilometer persegi menjadi 3,1 juta kilometer persegi.
Dengan upaya diplomasi, akhirnya deklarasi tersebut diakui dalam konvensi hukum laut PBB ke-III Tahun 1982 (United Nations Convention On The Law of The Sea/UNCLOS 1982).
Peringatan Hari Nusantara sambungnya, jangan hanya dibuat seremonial semata, tetapi perlu dijadikan semangat untuk mengoptimalkan potensi perekonomian melalui poros maritim.
“Saya mengajak generasi muda untuk senantiasa menyadari bahwa Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki posisi strategis serta memiliki sumber daya alam yang melimpah, namun kenyataannya kita belum maksimal memanfaatkan anugerah Tuhan tersebut bagi Indonesia”, ungkap Nono Sampono.
Jika dibandingkan dengan potensi yang ada, kontribusi terhadap ekonomi nasional masih sangat jauh jika dibandingkan dengan potensi yang ada. Kontribusi produk perikanan Indonesia ke PDB baru mencapai 20%.
Kondisi ini masih berbeda sangat jauh jika dibandingkan dengan negara lain yang memiliki luas laut lebih kecil tetapi kontribusi ekonomi nasional leih tinggi. Seperti China memiliki luas laut separo dari luas indonesia, kontribusi PDB sebesar 48,8%, Korea 37% dan Jepang 54%.
Menurut Mantan Kepala Basarnas ini, poros maritim dapat dilihat sebagai sebuah visi atau cita-cita yang ingin dibangun mengenai Indonesia. Dalam hal ini, gagasan poros maritim merupakan sebuah seruan besar untuk kembali ke jati diri Indonesia atau identitas nasional sebagai sebuah negara kepulauan, yang diharapkan akan mewujud dalam bentuk Indonesia sebagai kekuatan maritim yang bersatu (unity), sejahtera (prosperity), dan berwibawa (dignity).
Selanjutnya Nono Sampono menambahkan, poros maritim juga dapat dipahami sebagai sebuah doktrin, yang memberi arahan mengenai tujuan bersama (a sense of common purpose). Indonesia harus dapat memberikan pengaruh terhadap dunia, bukan sebaliknya.
Gagasan poros maritim Jokowi menjadi operasional ketika platform Jokowi juga memuat sejumlah agenda konkret yang ingin diwujudkan dalam pemerintahannya ke depan.
Misalnya, rencana pembangunan ”tol laut” untuk menjamin konektivitas antarpulau, pengembangan industri perkapalan dan perikanan, pembangunan pelabuhan, perbaikan transportasi laut, serta fokus pada keamanan maritim.
Pembangunan tol laut juga mencerminkan keseriusan dalam mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Dengan kata lain, gagasan poros maritim juga bagian penting dari agenda pembangunan nasional.
Terkait konektivitas antar wilayah di Indonesia, pelaksanaan tol laut telah memberikan kontribusi dan manfaat khususnya dalam menekan angka disparitas harga serta meningkatkan pemerataan ekonomi sehingga tol laut menjadi tonggak baru menekan disparitas harga yang terjadi selama ini antara wilayah barat Indonesia dengan wilayah timur Indonesia.
Nono Sampono menyebut tiga peran strategis Indonesia di Kawasan Asia Pasifik dalam tujuan poros maritim dunia. Pertama, menjaga kawasan ASEAN agar tidak masuk dalam wilayah konflik.
“Kedua adalah menjamin keamanan dan kelancaran arus pelayaran di perairan Indonesia khususnya dari dan ke laut Cina Selatan,” ujar Nono Sampono.
Ketiga, sambung Nono Sampono, Indonesia harus melakukan diplomasi maritim. Diplomasi maritim itu dengan mengedepankan saling percaya dan kerja sama yang saling menguntungkan demi kepentingan bersama di kawasan.
“Untuk hal-hal tersebut diatas, Indonesia perlu memperkuat posisi tawar dengan membangun kekuatan maritim ekonomi dan militer,” tutup Nono Sampono.