JAKARTA (Independensi.com) Pemerintah Indonesia masih perlu menyatukan gerak dan langkah serta pemahaman yang sama mengenai manajemen kinerja baik di Pusat maupun Daerah.
Berdasarkan hasil penelitian disertasi Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh, baru ada empat daerah yang bisa dikatakan menjadi best practice dalam penetapan ukuran kinerja.
“Keempat daerah diantaranya, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Banyuwangi, dan Kota Bandung”, ujar Yusuf Ateh dalam sidang terbuka Promosi Doktor Ilmu Administrasi Negara Universitas Indonesia, Kamis (17/12).
Merujuk Laporan Hasil Evaluasi Nasional Pelaksanaan SAKIP menyebutkan bahwa salah satu penyebab utama ukuran kinerja pemerintah daerah kurang tepat dikarenakan perencanaan strategis yang dilakukan belum mampu menghasilkan tujuan dan sasaran pemerintah daerah yang menggambarkan outcome/impact.
“Akibatnya, proses perencanaan strategis hanya dianggap sebagai kegiatan administratif belaka sehingga tidak menghasilkan tujuan, sasaran dan strategi yang tepat yang dibutuhkan organisasi”, ungkapnya.
Selain itu, tuturnya, tujuan dan sasaran yang ditetapkan Pemda seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan untuk menjawab isu strategis dan permasalahan di wilayahnya dan hanya berdasarkan pada pembagian “urusan” yang ditetapkan oleh undang-undang.
“Hal inilah yang menjadi salah satu sumber pemborosan keuangan negara, karena uang negara dibelanjakan pada hal-hal yang bukan prioritas”, imbuhnya.
Dalam simpulannya, Ateh menegaskan Pemda harus memastikan bahwa ukuran kinerjanya telah dibangun dengan tepat (appropriate), harus dimanfaatkan atau menjadi dasar pada setidaknya tiga aspek utama organisasi pemerintah daerah, yaitu (1) aspek perencanaan dan penganggaran; (2) aspek penilaian kinerja organisasi dan individu; serta (3) aspek penyusunan struktur organisasi.
Ateh juga menyoroti perlunya logic model atau model logika hubungan sebab akibat, untuk menggambarkan proses penerjemahan dan penetapan tujuan, sasaran, target dan indikator kinerja dari level atas organisasi hingga ke level individu, dengan tetap memperhatikan isu/permasalahan serta tugas dan fungsi masing – masing.
Dalam penelitiannya, empat daerah yang menjadi best practice, semuanya telah memanfaatkan logic model dalam penetapan ukuran kinerja mereka.
“Dengan proses ini, maka setiap program dan aktivitas yang dilakukan oleh individu dan unit/sub unit, serta pemanfaatan sumber daya diarahkan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi”, pungkasnya.
Sidang terbuka gelar doktoral Ateh dipimpin Prof. Ari Kuncoro, SE., MA., Phd., didampingi Tim promotor terdiri dari Prof. Dr Eko Prasojo, Mag.rer.publ (Promotor) dan Prof Dr. Martani Huseini, MBA (Ko-promotor).
Ateh berhasil dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan (cumlaude) dan berhasil publikasi di Jurnal Internasional Public Performance and Management Review (terindex Q1 Scopus), dengan judul Intergovernmental Strategies Advancing Performance Management Use (2020).(muj)