JAKARTA (Independensi.com) – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus melanjutkan program pembangunan infrastruktur di bidang sumber daya air, jalan dan jembatan, permukiman dan perumahan dalam rangka meningkatkan daya saing sekaligus menjadi stimulus bagi sektor riil untuk tetap bertahan pada masa Pandemi COVID-19 ini. Pada TA 2021 Kementerian PUPR mendapat anggaran Rp 149,8 triliun.
“Penyerapan keuangan di Kementerian PUPR harus dipercepat dalam rangka percepatan ekonomi nasional dan memperbaiki pola belanja di Kementerian. Kami targetkan pada akhir Triwulan I akan terserap sebesar 20% atau Rp 29,9 triliun dari pembayaran uang muka dan progres multiyears contract (MYC) ongoing. Percepatan realisasi pembangunan infrastruktur juga kami lakukan melalui lelang dini mulai Oktober 2020,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pada Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI, Kamis (21/1/2021).
Sesuai perintah Presiden Joko Widodo untuk mengungkit pertumbuhan ekonomi melalui akselerasi realisasi pelaksanaan kegiatan infrastruktur, Kementerian PUPR telah melakukan lelang dini TA 2021 sebanyak 4.694 paket dari total 5.426 paket senilai Rp 58,1 triliun.
“Pada 15 Januari 2021 kami telah melaksanakan penandatanganan kontrak paket lelang dini TA 2021 seluruh Indonesia yang disaksikan langsung oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Hingga 15 Januari 2021 telah ditandatangani sebanyak 1.191 paket (22%) senilai Rp 14,6 triliun (25%),” tutur Menteri Basuki.
Secara keseluruhan untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional, pagu Kementerian PUPR TA 2021 dimanfaatkan untuk pembangunan bidang sumber daya air senilai Rp 58,5 triliun. Anggaran ini di antaranya digunakan untuk pembangunan 48 bendungan (5 baru dan 43 ongoing), 42 embung, 25.000 ha pembangunan daerah irigasi dan 250.000 ha rehabilitasi jaringan irigasi.
Di bidang konektivitas di antaranya pembangunan 410 km jalan tol dan 831 km jalan nasional senilai Rp 53,9 triliun. Di bidang permukiman di antaranya pengembangan 3 kawasan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) terpadu dan pengelolaan air limbah untuk 131.342 KK senilai Rp 26,5 triliun. Di bidang perumahan di antaranya pembangunan 9.705 unit rumah susun dan 114.900 unit rumah swadaya senilai Rp 8 triliun.
Pada kesempatan ini Menteri Basuki juga menyampaikan laporan realisasi TA 2020 yang lebih tinggi dibandingkan TA 2019. Realisasi keuangan TA 2020 sebesar 93,87% lebih tinggi dibanding TA 2019 yakni 83,05%. Sementara realisasi fisik TA 2020 sebesar 94,96% lebih tinggi dibanding TA 2019 yaitu 87,54%. Capaian ini diapresiasi oleh Komisi V DPR RI.
Turut hadir mendampingi Menteri Basuki, Wakil Menteri PUPR John Wempi Wetipo, Sekretaris Jenderal PUPR Mohammad Zainal Fatah, Inspektur Jenderal PUPR T. Iskandar, Dirjen Sumber Daya Air Jarot Widyoko, Dirjen Bina Marga Hedy Rahadian, Dirjen Cipta Karya Diana Kusumastuti, Dirjen Perumahan Khalawi AH, Dirjen Bina Konstruksi Trisasongko Widianto, Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Eko Djoeli Heripoerwanto, Kepala BPIW Hadi Sucahyono, Kepala BPSDM Sugiyartanto, Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga Asep Arofah, dan Staf Ahli Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan Endra S. Atmawidjaja.(wst)