GRESIK (Independensi.com) – Kecamatan Kebomas Gresik, Jawa Timur, menitipkan hasil musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) dari sejumlah desa dan kelurahan kepada anggota DPRD yang berasal dari wilayah setempat agar diperjuangkan hingga bisa terealisasi pelaksanaannya.
Kegiatan tersebut, dihadiri oleh sejumlah Kepala Desa (Kades) maupun Lurah dan jajaran Forkopicam Kebomas. Serta, empat orang anggota DPRD Gresik, yang berasal dari daerah pilihan (Dapil) setempat.
Menurut, salah seorang anggota DPRD Gresik Lilik Hidayati pihaknya bersama anggota legislatif lainnya yang mendapatkan mandat dari masyarakat Kebomas untuk memperjuangkan hasil Musrenbang. Berjanji akan meneruskannya ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik sebagai pelaksana kebijakan.
“Ada sekitar 80 usulan yang berasal dari kelurahan atau desa hasil Musrenbang yang naik ke Kecamatan Kebomas dan dititipkan ke kami. Untuk kemudian kita tindaklanjut bersama, antara legislatif dan eksekutif agar bisa direalisasikan,” ujarnya kepada Independensi.com, Rabu (17/2).
“Dalam merealisasikan usulan itu, tentunya ada skala prioritas yang tentunya akan ada pembahasan lebih lanjut. Sehingga, masyarakat memahami mana-mana yang bersifat urgen atau sangat dibutuhkan untuk didahulukan realisasinya,” kata, anggota Fraksi PPP ini.
Di tambahkan Lilik, bahwa usulan yang paling dominan adalah persoalan infrastruktur yang ada disejumlah desa. Seperti, usulan perbaikan jalan poros desa yang rusak, penerangan jalan desa hingga pemasangan instalasi air bersih.
Sebab, ada beberapa desa yang belum perna mendapatkan pasokan air dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).
“Tak hanya persoalan infrastruktur, persoalan penanganan Covid-19 juga banyak yang mengusulkan agar bisa lebih baik lagi. Sebab, selama ini ada yang masih dirasa oleh masyarakat masih kurang maksimal,” tuturnya.
Selain itu, banyak dari kalangan masyarakat khususnya para pemangku kebijakan di desa yang mengkhawatirkan angka kemiskinan dan pengangguran di desa mereka yang cenderung naik. Akibat, banyak yang tidak lagi bekerja dampak dari pandemi yang belum berakhir hingga kini,” ungkapnya.
Hasil Musrenbang yang dititipkan ke kami ini, menjadi rekomendasi DPRD terhadap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik agar menjadi pijakan kebijakan kinerja,” pungkasnya. (Mor)