JAKARTA (IndependensI.com) – Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menegaskan penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) merupakan syarat mendorong masyarakat untuk bermigrasi dari ruang fisik ke ruang digital. Upaya itu, menurutnya, pada saat bersamaan perlu diukur dengan aspek akuntabilitas dan hasil capaian kinerja yang juga diapresiasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Menurut Menteri Kominfo hal itu menjadi tugas yang tidak mudah, mengingat pandemi Covid-19 mendorong Kementerian Kominfo selalu siaga dan menyiapkan masyarakat Indonesia bergerak dan bermigrasi ke dunia digital
“Kominfo mempunyai tugas untuk menyiapkan semua sarana dan prasarana infrastruktur yang memungkinkan migrasi itu berjalan dengan baik dan cepat, ini tentu tidak mudah,” ujar Menteri Johnny dalam acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) dari Anggota III BPK, di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Kamis (4/3/2021).
Menteri Kominfo menjelaskan di tengah upaya dan komitmen pemerintah dalam membangun infrastruktur TIK, berbagai tantangan geografi, demografi, kultural bahkan tantangan birokrasi yang juga tidak tidak mudah. Oleh karena itu, Kementerian Kominfo hadir mengambil peran dan bagian penting pembangunan infrastruktur khususnya di wilayah terdepan, terluar dan terpencil (3T).
“Tidak mudah menerjang badai, melewati selat, ngarai, mendaki gunung, bukit dan lembah bukan hal yang gampang. Di NTT ternyata masih lebih mudah dibandingkan pedalaman Kalimantan, Papua yang luar biasa tantangannya. Tidak saja tantangan alam, bahkan tantangan kamtibmas yang luar biasa dan tidak mudah, ”kata Menteri Johnny saat menjelaskan tantangan menyatukan Indonesia lewat teknologi digital.
Meskipun dihadapkan pada banyaknya tantangan, seluruh pengabdian sivitas Kementerian Kominfo merupakan komitmen yang tidak akan dipisahkan dari capaian yang juga harus didukung dengan setidaknya dua indikator akhir.
“Yang pertama adalah pekerjaan kita akuntabilitasnya harus bisa dipertanggungjawabkan, akuntabilitas dan prudennya proses itu dari apa? Dari laporannya BPK, laporan itu yang menentukan bahwa itu dilaksanakan dengan baik,”ujarnya.
Capaian kedua adalah output atau hasil dari seluruh program Kementerian Kominfo dirasakan oleh masyarakat. Menteri Johnny mengibaratkan ketika membangun bendungan yang berkualitas baik tapi ketika air tidak sampai di sawah maka bendungan itu tidak ada gunanya.
“Demikian pula Kominfo, kita boleh bersama operator seluler membangun backbone besar-besaran kalau signal tidak tersedia maka tidak ada gunanya. Air sampai di sawah belum tentu rakyat bisa panen dengan berhasil, signal sampai di pemukiman rakyat belum tentu bisa dimanfaatkan dengan baik, masih ada tugas-tugas lanjutannya yang luar biasa yang harus kita lakukan,” tandasnya.
Akselerasi
Menurut Menteri Johnny, menyambut era transformasi digital merupakan bagian penting dari kebijakan Presiden Joko Widodo untuk secara sungguh-sungguh menyelesaikan pembangunan infrastruktur digital dan telekomunikasi.
“Ini merupakan suatu hal yang harus disambut dengan baik, saya kira itu tepat sekali, sekaligus mempersiapkan Indonesia memasuki era baru, era digital, indonesia to world a digital nation,” ujarnya.
Wujud nyata dari pentingnya transformasi digital Indonesia dapat dilihat dari bagaimana kesiapan negara maju dan berkembang di dunia sudah berbicara mengenai teknologi 6G, sedangkan Indonesia untuk memulai 5G dan menyelesaikan 4G saja belum.
“Jadi kita gak ada pilihan selain harus bergerak maju, dan itu untuk mengasistensi masyarakat, Kominfo harus berada di depan baik sebagai pelaku langsung untuk wilayah yang tidak terjamah oleh operator seluler maupun sebagai regulator untuk menyiapkan ekosistem secara keseluruhan untuk bergerak bersama-sama,” jelasnya.
Selanjutnya, Menteri Johnny menyambut baik temuan rekomendasi dan perbaikan dari BPK yang harus dilakukan oleh seluruh ekosistem di Kementerian Kominfo, sehingga relasi dan kerjasama antara BPK dan Kementerian Kominfo patut diapresiasi.
“Relasi ini terbentuk karena kesamaan cita-cita, kesamaan cara berpikir, ini saya kira yang rekan-rekan di Kominfo sama-sama tahu dan perlu tindaklanjuti,” tandasnya.
Apresiasi BPK
Anggota III BPK Achsanul Qosasi mengapresiasi kinerja Kementerian Kominfo yang dalam tugas dan fungsi diberikan mandat membangun infrastruktur sebagaimana yang menjadi nawacita Presiden Joko Widodo. Menurut Anggota III BPK berdasarkan hasil pemeriksaan PDTT Menteri Kominfo beserta jajaran berhasil karena dilihat dari backbone serat optik di seluruh Indonesia saat ini sudah tersedia.
“(Membangun infrastruktur TIK) bukan kerja yang mudah, itu pasti kerja dengan begitu banyak fitnah, begitu banyak isu, begitu banyak tantangan di lapangan terutama di kawasan-kawasan yang daerahnya tidak seperti pulau Jawa,” ujarnya.
Selain itu, Anggota III BPK Achasul Qosasi juga melihat capaian lain seperti membangun Base Transceiver Station (BTS) sampai di daerah terpencil, menghadirkan Program Digital Talent Scholarship (DTS) dan berbagai program dan kebijakan lainnya.
“Bapak (Menkominfo Johnny G. Plate) tidak hanya menyiapkan platform tapi juga menyediakan aplikasi, bahkan kontennya juga disiapkan. Itu kan bagian dari partisipasi Menkominfo kepada negara, yang dibiayai oleh negara dan dilaksanakan secara cepat,”imbuhnya.
Kementerian Kominfo telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) empat kali berturut-turut sejak tahun 2016 oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Pada Agustus 2019 lalu, Anggota III BPK Achsanul Qosasi menyerahkan opini WTP atas Laporan Keuangan Kementerian Kominfo Tahun 2019 kepada Menteri Kominfo Johnny G. Plate. (Chs)