JAKARTA (Independensi.com) – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) secara bertahap dan terpadu melakukan upaya penanganan banjir dan rob di wilayah Pantai Utara Jawa serta Kota Semarang mulai dari hulu seperti pembangunan Bendungan Jatibarang hingga ke hilir seperti pembangunan kanal banjir, normalisasi sungai, tanggul rob, stasiun pompa, kolam retensi, termasuk Bendung Gerak di Kanal Banjir Barat (KBB). Seluruh pendekatan teknikal (struktural) tersebut harus dilakukan, tapi sesungguhnya belum cukup, karena harus diimbangi dengan pendekatan non-teknikal (non-struktural), seperti penataan ruang, pengelolaan lingkungan dan perilaku masyarakat.
Selain itu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, kondisi fisik tipikal di Daerah Aliran Sungai (DAS) sepanjang Pantura khususnya di daerah Jawa Tengah memberikan tantangan tersendiri yang membuat daerah ini rentan terhadap bencana banjir dan rob.
Sebagai contoh, untuk DAS Tenggang dan DAS Sringin, topografi permukaan relatif datar dengan kemiringan permukaan rata-rata kurang dari 3%, dimana elevasi permukaan tanah setempat hanya berkisar 0 hingga 26 meter di atas permukaan laut.
“Pengendalian banjir di area low land, seperti di Pantai Utara Jawa juga dihadapkan pada terjadinya kenaikan muka air laut hingga 6 mm per tahun dan penurunan permukaan tanah 9 cm hingga 10 cm per tahun. Kapasitas pengaliran sungai juga cenderung menurun, akibat sedimentasi dan berkurangnya luas penampang sungai akibat okupasi,” kata Menteri Basuki dalam Webinar bertajuk “Solusi Komprehensif Atasi Banjir dan Rob di Pantura Jateng dan Kota Semarang, Rabu (24/3/2021).
Sebagai upaya komprehensif, Menteri Basuki menyatakan Kementerian PUPR bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kota Semarang telah membangun sejumlah infrastruktur pengendali banjir dan rob yang kerap terjadi di utara kota Semarang.
“Untuk menahan limpasan rob, telah dibangun tanggul rob yang membentang sepanjang 2,17 km dari Kampus Universitas Islam Sultan Agung (Unissula), melingkari kawasan industri Terboyo hingga Kali Sringin. Selain itu, Kementerian PUPR bekerja sama dengan investor jalan tol juga sedang melaksanakan pembangunan Jalan Tol Semarang – Demak yang direncanakan terintegrasi dengan tanggul laut,” ujar Menteri Basuki.
Jalan tol sepanjang 27 km tersebut menurut Menteri Basuki ditargetkan selesai pada tahun 2024 dan saat ini progres konstruksi untuk porsi investasi sebesar 22%. Sedangkan untuk porsi APBN masih dalam tahap lelang dan akan segera dimulai konstruksinya tahun ini.
Sementara di bagian hilir, Menteri Basuki mengatakan juga telah dibangun Bendung Gerak di Kanal Banjir Barat (KBB) Semarang yang berfungsi sebagai penahan intrusi air laut dan menjaga debit air, serta penggelontoran (flushing) sedimen sungai untuk pengendalian banjir di wilayah barat Kota Semarang.
“Pada saat musim hujan, bendung ini akan berfungsi menahan aliran air sungai yang masuk KBB dan pada saat elevasi 2,5 meter, kemudian akan dialirkan ke laut. Sementara saat musim kemarau, bendung sepanjang 155,5 meter tersebut berfungsi sebagai penampungan air atau long storage berkapasitas 700.000 m3,” tuturnya.
Terakhir Menteri Basuki mengingatkan kembali pentingnya kebersamaan dan kolaborasi seluruh pihak yang menjadi syarat utama bagi keberhasilan dalam pengelolaan risiko banjir. “Kebersamaan dan kolaborasi harus terus diupayakan sehingga semuanya dapat memahami siapa yang sedang bekerja dan program yang dilaksanakan, termasuk pentingnya keterlibatan masyarakat,” ucapnya.
Dalam webinar ini, turut hadir mendampingi secara virtual Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan Endra S. Atmawidjaja dan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana Adek Rizaldi. (Adv/wst)