Warga dan Pemerintah Desa Sekitar TNTN Kompak Tolak Ajakan Demo

PEKANBARU (Independensi.com) – Masyarakat bersama pemerintah desa di sekitar kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) menolak ajakan demonstrasi yang digagas Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Pelalawan (AMMP) ke kantor Gubernur Riau dan DPRD Riau, Senin, 9 September 2025. Ajakan tersebut dinilai tidak bermanfaat karena dua aksi sebelumnya, baik di Pekanbaru maupun di Jakarta, tidak menghasilkan solusi nyata.

“Ajakan demo tidak perlu diikuti,” tegas Tensi Sitorius, Kepala Desa Toro Jaya Kecamatan Ukui, kepada Independensi.com, Minggu (7/9/2025). Hal senada juga diungkapkan Rosi Chairus Slamet, Kepala Desa Lubuk Kembang Bungo Kecamatan Ukui, serta Antonius Sinaga, warga yang tinggal di sekitar TNTN.

Menurut Antonius, ajakan demo yang dikomandoi Wandry Simbolon mengatasnamakan AMMP hanyalah membuang waktu, tenaga, dan biaya.

“Dua kali demo sebelumnya tidak ada hasil. Contohnya, demo di kantor Gubri dengan massa besar hanya berakhir begitu saja tanpa keputusan jelas. Lebih baik kita dengar arahan kepala desa dan tokoh masyarakat. Wandry hanya mencari keuntungan pribadi dengan bertopengkan warga TNTN,” ujar Antonius.

Rosi Chairus Slamet menambahkan, masyarakat sebaiknya fokus pada kebutuhan sehari-hari ketimbang ikut aksi yang belum tentu ada hasilnya.

“Saya mengimbau warga Lubuk Kembang Bungo, Kuala Renangan, dan Toro Jaya agar jangan ikut-ikutan demo. Aspirasi sudah pernah disampaikan kepada Wakil DPRD Riau. Saat ini masyarakat dalam kondisi sulit, kenapa harus direpotkan dengan demo berjilid-jilid?” ucapnya.

Sementara itu, Tensi Sitorius mengingatkan warganya untuk tetap menjaga ketenangan dan tidak terprovokasi.

“Kami mengimbau warga di Dusun Toro Jaya, Kuala Renangan, dan Toro Palembang agar jangan terpengaruh pihak luar. Kita harus menjaga situasi desa tetap kondusif dan aman,” tegasnya.

Diketahui, Wandry Simbolon melalui AMMP mengajak warga TNTN untuk kembali menggelar demonstrasi dengan alasan menolak rencana relokasi lahan yang selama ini dikuasai masyarakat sesuai program Satgas PKH. Namun, ajakan itu kini mendapat gelombang penolakan dari masyarakat dan pemerintah desa setempat. (Maurit Simanungkalit)

About The Author

Ray Soemantoro

See author's posts