DEPOK (Independensi.com) – Berdasarkan laporan masyarakat masih banyak siswa miskin yang ditolak di sekolah negeri. Demikian dikatakan oleh Roy Pangharapan, Ketua DKR (Dewan Kesehatan Rakyat) Kota Depok kepada pers di Depok, Selasa (22/6).
Baru saja, tepatnya hari Senin (21/6), Dinas Pendidikan Propinsi Jawa barat melalui sejumlah SMA SMK N Depok telah mengumumkan penolakan siswa miskin untuk sekolah negeri.
“Miris dan prihatin, siswa miskin sekolah di negeri itu memang haknya, tapi justru SMA dan SMK Negeri di Depok menolaknya,” keluh Roy Pangharapan.
Berdasarkan informasi yang melaporkan ke DKR, ada lebih dari 10 siswa miskin ditolak sekolah negeri.
“Yang pastinya ribuan siswa miskin ditolak, tapi yang baru lapor DKR ada sekitar 10 siswa lebih, dan kami siap menampung aduan masyarakat tersebut,” tegas Roy Pangharapan.
Menurutnga, sekolah negeri itu 100% dibiayai oleh negara, dari mulai gaji guru, gedung dan operasionalnya, semuanya dibayar negara. Untuk itu menjadi wajar jika diprioritaskan untuk siswa miskin.
“Dari awal DKR menuntut agar prioritaskan siswa miskin, baru silahkan jalur lain digunakan. Jangan malah siswa miskin ditolak, ini tidak adil,” kata Roy Pangharapan.
Untuk itu DKR akan mendampingi para siswa miskin untuk mendapatkan haknya.
Sejumlah tahapan sudah dipersiapkan salah satunya aksi massa.
“Iya kami akan terus mendampingi mereka mendapatkan haknya di sekolah negeri. Kami akan demontrasi, lanjut gelar tenda keprihatinan. Jika gagal juga, kami akan ke istana minta bantuan Presiden,” imbuh Roy Pangharapan.
Menurut pantauan ada anak yatim, yang ibunya kerja sebagai pembantu rumah tangga dan rumahnya ngontrak, dan punya sejumlah dokumen kemiskinan seperti KIS PBI dan PIP.
“Coba kurang miskin apa tuh orang, tapi hanya karena tidak terdaftar di DTKS, tidak diakui kemiskinanya,” pungkas Roy Pangharapan.