JAKARTA (Independensi com) –Kursi orang nomor satu di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) Kementerian Perhubungan tengah menjadi sorotan menyusul beredarnya informasi Dirjen Hubla saat ini, R. Agus H. Purnomo akan memasuki masa pensiunnya pada Agustus 2021 mendatang.
Sejumlah kriteria telah dijabarkan oleh para pengamat dan penggiat maritim di Indonesia. Pasalnya, Dirjen Hubla baru nantinya menjadi tumpuan harapan bagi kondisi perhubungan laut Indonesia.
Bisa dibilang sektor ini merupakan tumpuan dari negara maritim. Visi itu pernah digaungkan oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2014 dalam konsep Poros Maritim Dunia. Tol Laut yang merupakan salah satu program unggulan dari visi Poros Maritim Dunia, tanggung jawab penuhnya berada di pos perhubungan laut.
Di era kepemimpinan Bung Karno pada periode 1950-1960an, nomenklatur perhubungan laut pernah menjadi institusi kementerian. Dua menterinya yang legendaris ialah Mayjen TNI KKO Ali Sadikin dan Komodor Mohammad Nazir (Kasal periode 1946-1948). Bung Karno paham betul terhadap visi negara maritim, sehingga menjadikan kementerian ini sebagai tulang punggungnya.
Maka dari itu tak heran jika posisi Dirjen Hubla saat ini bisa disebut sebagai posisi direktorat jenderal yang rasa kementerian. Mengingat fungsinya yang padat dalam mengurusi kemaritiman di negara kepulauan terbesar ini. Di mata para stakeholder maritim, posisi ini sangat strategis dan ‘seksi’.
Menyorot kriteria Dirjen Hubla ke depan, Direktur National Maritime Institute (Namarin) Siswanto Rusdi telah membeberkan beberapa poin. Di antaranya ialah orang yang memahami dengan saksama kondisi transportasi laut nasional.
“Ia harus pula memahami perkembangan teknologi/sistem transportasi laut dan aspek-aspek lain yang terkait dengan transportasi laut seperti pelabuhan, intermoda, dan lain-lain. Tak kalah pentingnya untuk dipahami oleh kandidat Dirjen Hubla adalah praktik dan tren bisnis transportasi laut yang terus berkembang. Pola perdagangan internasional melalui laut (sea trade) hari ini tak lagi sama,” kata Siswanto dalam keterangannya, Rabu (30/6/2021) lalu.
Kemudian sambung Siswanto, kriteria yang harus dimiliki adalah akses yang luas ke komunitas maritim internasional yang meliputi pelayaran, pelabuhan, perbankan, asuransi, dan sebagainya.
“Dirjen Hubla terpilih nanti harus mampu menjadi marketer bagi sektor transportasi laut Indonesia, khususnya di luar negeri. Ia tidak lagi hanya sebagai administrator seperti fungsi yang diemban saat ini,” ungkapnya.
Terkait itu, sejumlah nama pun beredar dalam berbagai perbincangan maritim soal harapan Dirjen Hubla ke depan. Beberapa nama pun telah diusulkan, diusung dan didorong oleh beberapa stakeholder maritim dengan harapan ‘jagonya’ yang akan dipilih presiden.
Nama-nama yang beredar tersebut banyak berasal dari internal Ditjen Perhubungan Laut sendiri. Di antaranya ada Sekretaris Ditjen Perhubungan Laut Arif Toha; Direktur Lalu Lintas Laut (Dirlala) Capt. Antoni Arif Priadi; Direktur Kapal dan Kepelautan (Dirkapel) Capt. Hermanta; Kepala KSOP Tanjung Priok Capt Wisnu Handoko; Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok Andi Hartono, Kepala KSOP Utama Batam Capt Mugen Suprihatin Sartoto.
Selain nama-nama tersebut ada juga dari pejabat di internal Kemenhub yang juga berpeluang menjadi Dirjen Hubla. Antara lain Kepala BPSDM Perhubungan Capt Sahattua P Simatupang dan Kepala Balitbang Kemenhub Umar Aris. Kemudian bila ada lelang terbuka seperti masa sebelumnya, maka tidak menutup kemungkinan dari kalangan BUMN dan swasta bisa menjadi kandidat Dirjen Hubla.
Sejauh ini, belum muncul nama-nama yang berada di luar Ditjen Hubla dan Kemenhub. Dinamika ini akan terus bergulir selama beberapa pekan ke depan hingga Agustus 2021.(chk)