DEPOK (Independensi.com) – Sekolah Negeri baik SMA maupun SMK di Depok telah mengabaikan perintah gubernur agar memprioritaskan anak rakyat miskin dalam penerimaan siswa baru. Demikian dikatakan oleh Roy Pangharapan ketua Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Kota Depok kepada pers di Depok Jumat (9/7).
Menyikapi hasil pengumuman PPDB SMA SMK di kota Depok, setidaknya ada sekitar 14 siswa miskin yang ditolak sekolah negeri dan melaporkan ke DKR.
“Iya miris banget lihatnya. Sekolah negeri Depok telah menolak siswa miskin yang ingin sekolah,” ujar Roy Pangharapan.
Untuk itu, DKR meminta agar Gubernur Ridwan Kamil melakukan intervensi supaya semua anak siswa miskin dapat sekolah.
“Harus ada intervensi langsung dari Gubernur Ridwan Kamil. Agar mereka bisa tetap sekolah. Apalagi diantara mereka ada anak yatim yang harus kita tolong. Gubernur Ridwan Kamil harus segera bertindak,” pinta Roy Pangharapan.
Gubernur dengan kewenangannya mengelola SMA dan SMK diharapkan mampu memberikan jalan keluar atas persoalan ini.
Apalagi sekarang masih dalam situasi pandemi.
“Masakan kami harus demo disaat PPKM Darurat. Cukuplah Gubernur, memberikan jalan keluar atas persoalan siswa miskin yang belum dapat sekolah,” tegas Roy Pangharapan.
Seperti diberitakan sebelumnya bahwa DKR sedang mendampingi anggota relawannya dalam mendapatkan haknya sekolah negeri ada 17 siswa yang mendaftar tapi hanya 5 orang yang diterima disekolah negeri. Jadi masih ada 12 siswa miskin yang belum diterima di sekolah negeri.
Roy memaparkan, di SMAN 14 ada 4 siswa, SMAN 15 ada 1 siswa, SMAN 13 ada 1 siswa, SMKN 1 ada 1 siswa ,SMKN 2 ada 3 siswa dan SMKN 3 ada 2 siswa.
“Semua mereka berasal dari keluarga dengan ekonomi tidak mampu. Ada anak Pekerja Rumah Tangga, buruh serabutan, tukang ojek dan ibu janda,” jelasnya.
Roy juga menyampaikan sebelumnya dirinya telah mengadukan hal ini ke anggota Polres Depok namun juga tidak berhasil.
“Kami berterima kasih atas semua usaha anggota polres Depok, walaupun tidak semua bisa berhasil dibantu,” tegasnya.