‘KEKERINGAN’ sejak pandemi corona virus-2019 (covid-19) diumumkan 2 Maret 2020 serasa tiba-tiba terhapus dengan penyataan Presiden ke-5 RI yang juga Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang mengatakan keprihatinannya terhadap Presiden Jokowi yang kerap dikritik tak beretika (KompasTV, 18 Agustus 2021).
“Coba lihat Pak Jokowi. Saya suka nangis lo. Beliau itu sampai kurus. Kurus kenapa. Mikir kita. Mikir rakyat. Masak masih ada yang mengatakan Jokowi kodok lah.
Orang itu benar-benar tidak punya moral. Pengecut, saya bilang. Saya di-bully juga gak takut kok. Coba datang berhadapan. Jantan kamu. Kita mesti berkelakuan sebagai warga negara yang punya etika moral. Jangan sembarangan,” kata Megawati saat memberikan sambutan peletakan batu pertama pembangunan perlindungan kawasan suci Pura Besakih, Bali secara daring, Rabu (18/8/2021).
Mengapa kita bilang kekeringan sejak pandemi covid-19 terhapus seketika, sebab kritik dan hujatan terhadap Presiden Jokowi dan kabinet serta pemerintahannya sungguh kelewat batas, seolah-olah apa yang dilakukan Pemerintah dalam menangani covid-19 tidak ada, bahkan dianggap salah serta merugikan negara, masyarakat dan bangsa Indonesia.
Anehnya, kritik itu tidak hanya dari mereka-mereka yang sejak awal tidak senang dengan kepemimpinan Jokowi-KH Ma’ruf Amin, kader PDIP sendiri secara terbuka “menghantam” kebijakan Jokowi dan pemerintahannya sebagaimana dipertontonkan di rapat dengar pendapat di DPR.
Ada anggota DPR dan keluarganya menolak untuk divaksin lebih baik membayar Rp. 5 juta daripada divaksin. Tidak kedengaran ada teguran kepada yang bersangkutan dan tidak ada pemberitaan media apakah yang bersangkutan dan keluarganya mengikuti program pemerintah untuk vaksinasi atau tidak.
Dengan permintaan Megawati agar para pihak yang menyampaikan kritik terhadap Presiden Jokowi dan pemerintahannya dilakukan secara beretika, mudah-mudahan dapat dimulai dari kader banteng moncong putih itu.
Dari kritik kader-kader partai timbul dugaan adanya kerenggangan hubungan Megawati/PDIP dengan Jokowi. Apakah Jokowi tidak menjalankan tugas partai? Dugaan akan hubungan tersebut mungkin disalah tafsirkan pihak lain untuk menambah kritik sampai-sampai tanpa etika.
Kritikan mulai dari hal istilah seperti lock down, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan penyekatan serta pembatasan kegiatan masyarakat lainnya.
Semua kebijakan berkaitan dengan penanggulangan dan pemutusan penyebaran Covid-19 menjadi bahan kritikan bagi Pemerintah termasuk para panglima pangan, jenis dan pengadaan vaksin, harga dan efektivitasnya.
Masalah perekonomian dan kesehatan, mana yang didahulukan, semua pengkritik adalah orang-orang yang terpelajar. Oleh karenanya membuat rakyat bingung, mana yang benar.
Kadang tidak jelas tujuan kritik tersebut, apakah membangun atau menyerang, kepentingan sesaat atau mendasar, perorangan atau nasional.
Tetapi untung, Presiden Jokowi dan jajaran Pemerintahan tetap bekerja dengan penuh tanggungjawa. Dokter dan tenaga kesehatan serta relawan, TNI-Polri dan Pemda terus bekerja, tidak terpengaruh dengan kritik.
Mudah-mudahan ajakan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan yang meminta agar semua pihak untuk membangun Indonesia dengan spirit “bangunlah jiwanya dan bangunlah badannya”, mengingatkan semua anak bangsa untuk kembali bersatu melawan covid-19 dan kemiskinan.
Megawati pun meminta agar kritik yang disampaikan secara konstruktif dan solutif. Saya hanya ingin orang itu datang baik-baik bertemu Pak Jokowi. Kegagalannya dimana dan konsep dari orang itu supaya tidak gagal seperti apa, tuturnya.
Mungkin kesedihan Megawati itu, kesedihan sebagian besar anak bangsa, mudah-mudahan semua kader PDIP juga. Oleh karenanya hargailah pekerjaan orang lain sesuai fungsi, tugas dan tanggung jawabnya, pengorbanan dan dedikasinya.
Wajar kalau Megawati mengatakan: “Saya sangat sedih kalau banyak orang yang sepertinya menjelekkan Pak Jokowi. Pak Jokowi gagal. Pemerintah kita gagal.” Memang bagaimana mau dibilang gagal, sebab tidak ada yang meramalkan apalagi merencanakan covid-19, parameternya apa?
Kalau PDIP sebagai pendukung utama Jokowi-KH Ma’ruf Amin mengkritik, dan yang dikritik itupun remeh-temeh bahkan “meremehkan” apa yang dilakukan Pemerintah, akan dimanfaatkan pihak yang tidak senang.
Ada memang yang bertanya selama ini mengapa kader PDIP “didiamkan” Ketua Umum-nya, dengan kritik tajam? Apa tidak dilihat perkembangan di tengah masyarakat? Dengan pernyataan Megwati tersebut, semua “kekeringan” itu jadi “terhapus”.
Di era reformasi ini memang seolah tidak ada lagi batas-batas kewenangan, semua bertanggungjawab dan berkewajiban terhadap semua, sehingga semua badan dan lembaga pemerintah dan lembaga kemasyarakatan mengurusi TWK KPK, tetapi semua penyelesaiannya ditujukan ke Presiden.
Kadang-kadang menggelikan mengikuti pembahasan kritikus dan komentator, sebab yang diperdebatkan “warna pesawat” , “baliho”. Mengapa tidak menyadarkan masyarakat saja untuk taat protokol kesehatan dengan 5 M?
Mengapa tidak menyadarkan aga tidak berperilaku korupsi. Seolah ada penyakit orang tertentu, kalau tidak melontarkan kritik menyalahkan orang lain, tidak tambah imun tubuhnya.
Dengan penyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tentang keprihatinannya atas kritik tanpa etika kepada Presiden Jokowi dan Pemerintah tersebut, menyadarkan kita bahwa negara ini adalah milik kita bersama.
Perlu kita rawat bersama pula. Mari kita saling asih, asah, asuh untuk mencapai masyarakat Indonesia yang adil, makmur, aman dan damai.
Selamat Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-76. MERDEKA. (Bch)