JAKARTA (Independensi.com) – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggelar rapat koordinasi pelaksanaan tender/seleksi dini Wilayah Jawa Timur, Senin (18/10/2021) di Surabaya. Dari data teridentifikasi per 14 Oktober 2021, jumlah paket yang akan dilakukan tender dini untuk kegiatan TA 2022 di Provinsi Jawa Timur sebanyak 191 paket senilai Rp2,37 triliun.
Pada kesempatan ini juga dilakukan Kick Off Pembekalan dan Uji Sertifikasi Tukang Bangunan Umum Kerjasama Balai Jasa Konstruksi Wilayah IV Surabaya dan PT. Semen Indonesia (Tbk), Workshop Manajemen Kepatuhan Intern, dan Sosialisasi Pendampingan Bidang Kepegawaian.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, lelang dini dapat meningkatkan kualitas pembelanjaan anggaran pembangunan infrastruktur, karena pekerjaan dapat dimulai lebih awal. Menurut Menteri Basuki belanja pembangunan infrastruktur masih menjadi tumpuan dalam membantu perbaikan pertumbuhan ekonomi nasional disamping investasi dan kegiatan ekspor yang masih rendah akibat Pandemi COVID-19.
Direktur Jenderal Bina Konstruksi Yudha Mediawan diwakili Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Dewi Chomistriana dalm sambutannya mengatakan, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Bina Konstruksi telah melakukan reformasi organisasi dengan membentuk Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) yakni Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi dan Unit Pelaksana Teknis Pengadaan Barang/Jasa (UPTPBJ) yakni 34 Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi.
“Berdasarkan laporan dari Kepala BP2JK Jawa Timur, telah teridentifikasi jumlah paket tender dini di Provinsi Jawa Timur sebanyak 191 paket dengan nilai Rp2,37 triliun per 14 Oktober 2021,” terang Dewi Chomistriana.
“Dalam waktu dekat diharapkan masing-masing unit organisasi dapat segera menyampaikan usulan paket-paket yang akan dimasukkan pada tender/seleksi dini dilengkapi dengan berbagai dokumen persyaratan dalam proses tender/seleksi,” tambah Dewi Chomistriana.
Sebagai bentuk komitmen Kementerian PUPR dalam pencegahan pelanggaran dalam proses pengadaan barang/jasa serta penguatan integritas SDM Kepala Balai Pelaksanaan Pemilihan Jasa Konstruksi Provinsi Jawa Timur melakukan penandatanganan Pakta Komitmen anti penyuapan bersama mitra kerja yaitu seluruh balai-balai teknis Kementerian PUPR di Wilayah Jawa Timur.
“Saya juga ingatkan kembali arahan Bapak Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dimana seluruh pegawai Kementerian PUPR harus dapat melaksanakan prinsip 4 Big Nos yakni No Bribery (suap), No Kick Back (imbalan), No Gift (hadiah), No Luxurious Lifestyle (tetap sederhana),” tutur Dewi Chomistriana.
Dalam kesempatan yang sama, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi melalui Balai Jasa Konstruksi Wilayah IV Surabaya bersama PT. Semen Indonesia (Tbk) melakukan pembekalan dan uji sertifikasi tukang bangunan umum. Program Percepatan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi bertujuan untuk menciptakan SDM konstruksi yang kompeten, dan diharapkan merata hingga ke desa-desa di seluruh Indonesia.
Sementara Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah IV Surabaya Edi Irwanto mengatakan, bahwa Direktorat Jenderal Bina Konstruksi telah bekerjasama dengan stakeholder sejak tahun 2016 hingga 2021. Dalam kerja sama tersebut telah dilakukan pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja konstruksi sebanyak 636.415 orang. Dari jumlah tersebut sebanyak159.335 tenaga kerja konstruksi terampil telah memiliki sertifikat.
Hadir dalam kesempatan tersebut Direktur Pengembangan Jasa Konstruksi Putut Marhayudi, Direktur Pengadaan Jasa Konstruksi Abdul Muis, dan Koorbid Pengembangan MR dan Pengawasan Inspektorat VI Husnirokhim Nurdin Alim, dan Tenaga Ahli Nasional Pencegahan Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Hayidrali. (wst)