JAKARTA (Independensi.com) – Kementerian PUPR melalui Inspektorat Jenderal bekerja sama dengan Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian PUPR mensosialisasikan nilai-nilai anti korupsi melalui Gerakan ‘Saya Perempuan Anti Korupsi’ (SPAK) dalam rangka pelaksanaan program pembangunan budaya integritas di lingkungan Kementerian PUPR.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan peran keluarga sangat sentral untuk menghindari tindakan korupsi terutama peran ibu sebagai figur utama dalam membina keluarga, karena sebagian besar waktu dan pikiran ibu dicurahkan untuk mendidik anak dan mendampingi suami.
“Keluarga dapat diibaratkan bangunan rumah, dimana pondasi merupakan bagian utama untuk menyokong konstruksi seluruh rumah. Seperti itulah pentingnya peran seorang ibu dalam membina pembentukan karakter budaya anti korupsi dalam keluarga,” kata Menteri Basuki dalam sambutannya yang dibacakan oleh Inspektur Jenderal Kementerian PUPR T. Iskandar dalam pembukaan acara Sosialisasi Pembangunan Budaya Integritas Kementerian PUPR melalui Gerakan SPAK di Kota Jayapura, Rabu (27/10/2021).
Menteri Basuki menjelaskan, peran ibu sangat penting dalam penanaman karakter termasuk di dalamnya nilai kejujuran yang merupakan cikal bakal anti korupsi. Menurutnya, keberhasilan pegawai Kementerian PUPR dalam melaksanakan tugas pasti karena dukungan penuh dari seorang istri atau ibu. “Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya berpesan kepada para ibu DWP agar menjauhkan keluarga dari dua hal yaitu narkoba dan korupsi,” terangnya.
Menteri Basuki menegaskan bahwa pencegahan korupsi berkaitan erat dengan integritas yang dapat diartikan sebagai melakukan suatu pekerjaan secara baik dan benar sesuai dengan norma-norma yang ada tanpa mengharapkan imbalan apa pun. Kementerian PUPR memiliki tantangan besar ke depannya untuk menjadikan setiap insan PUPR yang berintegritas.
“Saya menginginkan bahwa apa yang kita tinggalkan bukan jalan tol 1000 km dan 65 bendungan, tetapi bagaimana kita meninggalkan institusi Kementerian PUPR sebagai institusi yang kredibel dan dipercaya masyarakat. Itu asa yang dibangun untuk dapat diestafetkan kepada insan muda PUPR. Hal ini sejalan dengan sosialisasi gerakan SPAK yang terus dilaksanakan, karena kami sangat membutuhkan peran besar para ibu dalam pembangunan budaya integritas di Kementerian PUPR secara menyeluruh,” kata Menteri Basuki.
Penasihat DWP Kementerian PUPR Kartika Basuki Hadimuljono mengatakan sosialisasi gerakan SPAK yang sedang dilakukan serentak di Kota Jayapura dan Kota Manokwari ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan sosialiasi gerakan SPAK yang telah berjalan sejak tahun 2019 di berbagai wilayah kerja Kementerian PUPR di seluruh Indonesia dan telah diikuti sebanyak 1796 peserta. Peserta acara terdiri dari para PNS perempuan Kementerian PUPR yang menjabat Kepala Satuan Kerja (Satker) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta para istri Kepala Balai, Kepala Satker, dan PPK.
Ibu Kartika mengatakan, pelaksanaan sosialiasi nilai-nilai anti korupsi sangat penting untuk meningkatkan kesadaran diri dan keluarganya bahwa amanat yang diemban suaminya harus dijaga dengan baik sehingga perlu melindungi atau membentengi diri dan keluarga dari segala praktik korupsi.
“Peran para perempuan sangat penting sebagai tokoh sentral pencegahan korupsi, baik sebagai ibu, istri, maupun perannya dalam organisasi wanita atau sebagai seorang profesional. Diharapkan para perempuan profesional di lingkungan Kementerian PUPR juga mampu menjaga dirinya dan lingkungan kerjanya dari praktik korupsi serta senantiasa memelihara nilai integritas,” katanya.
Sementara di Manokwari, Papua Barat, kegiatan serupa juga dilaksanakan bersamaan yang dipimpin oleh Penasihat DWP Kementerian PUPR Indra Lestari John Wempi Wetipo. Dalam sambutannya Indra Lestari mengatakan, bahwa Kementerian PUPR melalui Inspektorat Jenderal bekerja sama dengan DWP terus mendukung sosialisasi gerakan SPAK yang dicanangkan sejak 21 April 2015 oleh KPK bertepatan dengan peringatan hari Kartini. “KPK memandang gerakan nasional ini menjadi penting untuk mengoptimalkan peran perempuan dalam keluarga dan masyarakat sehingga melahirkan generasi anti korupsi di masa yang akan datang,” ujarnya.
Turut hadir dalam acara sosialiasi SPAK di Kota Jayapura antara lain Sekretaris Inspektorat Jenderal Bimo Adi Nursanthyasto beserta jajarannya, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Jayapura Edu Melki Paulus Sasarari, Kepala Balai Permukiman Wilayah Papua (BPPW) Corneles Sagrim, Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (P2P) Papua I Faisal Soedarno, Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (P2JK) Wilayah VII Suprapto Adisaputro, serta para kepala Balai Konstruksi dan Balai Pengembangan Kompetensi di Papua.
Sedangkan pada acara sosialiasi di Kota Manokwari turut hadir Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) XVII Manokwari Mauluddin Said Latar, Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Papua Barat, Wempi Nauw, Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Papua Barat Marsudi, Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Papua Barat Wijayanto, dan Kepala Balai Pelaksana penyediaan Perumahan (BP2P) Wilayah Papua II Yance Pabisa. (wst)