JAKARTA (IndependensI.com) – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meresmikan Rumah Susun Sewa (Rusunawa) Pondok Pesantren (Ponpes) Modern IMMIM di Kabupaten Maros, Senin (22/11/2021). Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan berupa rusun bagian dari komitmen Kementerian PUPR dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang merupakan visi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin.
Menteri Basuki mengatakan Kementerian PUPR diberikan tugas oleh Presiden Joko Widodo untuk memperhatikan infrastruktur pendukung pendidikan seperti hunian santri dan mahasiswa, agar mereka bisa lebih fokus belajar untuk prestasi.
“Dengan dibangunnya rusun tersebut diharapkan bisa membantu para santri untuk mendapatkan hunian yang layak selama proses belajar mengajar sehingga diharapkan akan mencetak SDM yang unggul dan berakhlak mulia,” kata Menteri Basuki.
Rusunawa Modern IMMIM terdiri dari satu tower setinggi dua lantai dengan luas bangunan 1.128 m2 berdiri di atas lahan 2.135 m2 yang dapat menampung 136 orang. Bangunan rusun juga dilengkapi dengan air bersih, instalasi listrik, tempat tidur sebanyak 68 unit, lemari pakaian sebanyak 68 unit, toilet, kamar mandi, tempat cuci, area wudhu dan PSU.
“Kita lihat gedung asrama ini masih cukup baik. Tadi ada permintaan (tambahan), tetapi saya belum bisa menyampaikan sekarang. Saya akan lihat kalau nanti masih ada potensinya untuk dibangun lagi pada 2022,” ujar Menteri Basuki.
Rusun Ponpes ini dikerjakan oleh kontraktor pelaksana PT Adhi Prima Mandiri Persada dengan anggaran APBN TA 2019 senilai Rp6,16 miliar. Inovasi pembangunan hunian vertikal di Kabupaten Maros ini menjadi solusi bagi pondok pesantren yang membutuhkan.
“Asrama ini harus kita jaga sama-sama dan kita serahkan kepada Yayasan untuk dapat dimanfaatkan dan dikelola dengan baik,” tutur Menteri Basuki.
Usai peresmian, Menteri Basuki meninjau kondisi bangunan dan kelengkapan fasilitas rusun untuk memastikan sarana dan prasarana yang dibangun dapat dimanfaatkan dengan baik, sekaligus dalam rangka pemantauan pelaksanaan kebijakan OPOR (Operasi Pemeliharaan Optimalisasi dan Rehabilitasi) infrastruktur PUPR.
Turut mendampingi Menteri Basuki, Direktur Jenderal Sumber Daya Air Jarot Widyoko, Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan. Endra S. Atmawidjaja, Kepala Pusat Analisis Pelaksanaan Kebijakan Hariyono Utomo, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang Adenan Rasyid, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional III Sulsel Muhammad Insan, Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulsel Ahmad Asiri, dan Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Perumahan Sulawesi III Sugiharjo. (wst)