JAKARTA (Independensi.com) – Sektetaris Jendral Dewan Ketahanan Nasional (Wantanas) Laksamana Madya TNI AL Dr Harjo Susmoro optimis Indonesia bisa mencapai posisi empat atau lima besar negara terkuat ekonomi di dunia pada tahun 2045.
Menurut Harjoko posisi tersebut dapat diraih Indonesia dengan catatan pertumbuhan ekonomi dapat didorong oleh kebijakan nasional yang tepat dengan dukungan penuh dari seluruh lapisan masyarakat.
“Apalagi dari kacamata geo strategis, geo ekonomi dan geo politik posisi Indonesia sudah unggul. Karena berada pada posisi silang dunia,” katanya kepada Independensi.com, Minggu (12/12).
Selain itu, tutur dia, keunggulan lain dari sembilan Choke Point atau jalur sempit strategis di dunia diantaranya empat Choke Point tersebut berada di Indonesia.
“Karena sekitar 80 persen perdagangan dunia lewat laut dan sekitar 40 persennya lewat perairan Indonesia. Itu sangat luar biasa,” kata Harjo yang sempat menyampaikan data-data tersebut belum lama ini dalam Webinar Nasional yang diselenggarakan Forum Doktor Multidisiplin Indonesia (FDMI).
Dia menambahkan sebenarnya melalui sumber kekayaan yang berasal dari laut saja sudah cukup untuk membayar utang negara, bahkan memungkinkan negara tanpa hutang.
“Dengan catatan negara harus mampu mendayagunakan lalu lintas lautan Indonesia dengan memanfaatkan memungut restribusi dalam jasa perdagangan internasional,” tuturnya.
Selain, kata dia, tentu dengan harus bekerja keras memaksimalkan hasil laut dalam spektrum yang luas sebagai sumber penerimaan negara. Sehingga keunggulan yang dimiliki Indonesia harus bisa dimanfaatkan untuk kepentingan bangsa dan negara.
“Sudah seharusnya kita tidak hanya menjadi penonton. Tapi harus jadi pemain dan memberikan pengaruh ke dunia,” ucap Harjo yang juga optimis Indonesia mampu bangkit dari kelesuan ekonomi.
Sementara praktisi hukum Dr Suhardi Somomoeljono yang juga nara sumber dalam Webinar FDMI juga optimis pertumbuhan ekonomi dapat dikejar sesuai targeting dari pemerintah.
Namun, kata Suhardi, harus disertai dengan catatan tercipta harmonisasi hukum dalam frame Trias Politika. Pelaksanaannya, kata dia, dapat di implimentasikan dalam bentuk konsensus nasional dengan pola “cross cut-law”.
“Atau menyeberang dan memotong norma hukum yang berseberangan dengan kebijakan nasional. Guna mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi nasional untuk kepentingan umum,” ujar dosen Program Pascasarjana Universitas Mathla’ukl Anawar, Banten ini.
Jika harmonisasi hukum gagal diwujudkan, tutur dia, maka pemerintah akan kesulitan secara serius untuk mendorong terwujutnya pertumbuhan ekonomi dalam skala nasional.
Selain itu, tambah Suhardi, idealnya bangunan model hukum Indonesia secara rasio legis prilaku trias politika tidak boleh saling menyandera dalam mewarnai pembangunan hukum nasional dalam kerangka mengejar pertumbuhan ekonomi.(muj)