BOGOR (Independensi.com) – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus lakukan pembangunan infrastruktur yang menjadi salah satu agenda prioritas dari Pemerintah Indonesia untuk periode 2020-2024.
Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR Pantja Dharma Oetojo saat menyampaikan pemaparan dalam acara media gathering dengan thema” Penyebarluasan Informasi Pembangunan Infrastruktur Kementerian PUPR, di Bogor Rabu, 23 Maret mengatakan, sebagai garda terdepan dalam pembangunan infrastruktur nasional, Kementerian PUPR bertanggung jawab untuk memastikan ketersediaan infrastruktur sumber daya air, jalan jembatan, permukiman dan perumahan, serta sarana prasarana sosial seperti rumah sakit, sekolah, dan pasar.
“Tanggung jawab Kementerian PUPR yang besar tersebut juga diiringi dengan tuntutan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan bidang infrastruktur PUPR. Prinsip transparansi dan akuntabilitas diwujudkan melalui penyelenggaraan komunikasi publik yang dilakukan secara terencana, sistematis, dan efektif sehingga mampu membangun kepercayaan dan dukungan publik terhadap Kementerian PUPR,” lanjut Pantja.
“Hal ini sejalan dengan pesan Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, dalam Konvensi Nasional Humas Tahun 2020, yang turut menyoroti pentingnya peranan hubungan masyarakat (humas) dalam dunia yang semakin kompetitif saat ini. Dalam sebuah tatanan negara, Humas memiliki peran dasar untuk penyebaran pesan positif dan berbagai prestasi instansi. Saat lembaga humas suatu instansi menjalankan tugasnya dengan baik, maka akan tercipta keyakinan dari masyarakat terhadap pada instansi tersebut. Rasa percaya itu yang kemudian menjadi pondasi dalam hati rakyat Indonesia untuk turut serta membangun negeri.” Jelas Pantja.
Pantja menambahkan, penekanan akan pentingnya komunikasi publik tersebut juga disampaikan oleh Menteri PUPR Bapak M. Basuki Hadimuljono yang mengarahkan agar komunikasi publik Kementerian PUPR dilakukan dalam rangka melaporkan program dan capaian kerja sekaligus sebagai bentuk akuntabilitas Kementerian PUPR sebagai salah satu pengguna anggaran terbesar APBN dalam empat tahun terakhir. Hal ini penting dalam rangka menebar berita positif dan membangun optimisme publik.
“Tugas Komunikasi Publik di lingkungan Kementerian PUPR dilaksanakan oleh Biro Komunikasi Publik dan didukung oleh Bagian Komunikasi Publik pada masing-masing Unit Organisasi serta pada balai-balai di daerah,” imbuh Panjta.
“Salah satu fungsi Biro Komunikasi Publik adalah penyelenggaraan Hubungan Masyarakat (Humas) berupa penyampaian informasi mengenai kinerja dan prestasi Kementerian PUPR dalam membangun infrastruktur Indonesia yang andal. Informasi ini disampaikan melalui berbagai kegiatan seperti siaran pers, media gathering, press tour, konten sosial media dan pameran, lanjutnya
“Melalui berita yang disebarluaskan oleh teman-teman media, informasi mengenai kinerja Kementerian PUPR dapat menjangkau masyarakat secara luas,” harap Pantja.
“Di samping mendistribusikan siaran pers, kami juga perlu meningkatkan kerja sama dan mempererat Melalui media gathering ini kami ingin agar teman-teman media dapat mendengar langsung penjelasan dari Unit Organisasi di Kementerian PUPR mengenai kebijakan dan program prioritas yang dilaksanakan pada 2020-2024. Sehingga kami harapkan informasi tersebut dapat disebarluaskan kepada masyarakat melalui berita yang komprehensif”,urai Panjtaa.
“Terima kasih atas dukungan dan kerja keras seluruh pihak dan panitia sehingga acara ini dapat terselenggara. Semoga kegiatan Media Gathering “Kebijakan dan Program Prioritas Kementerian PUPR Tahun 2020-2024” dapat berjalan lancar, dan bermanfaat bagi kita semua,”pungkas Pantja. (wst)