JAKARTA (Independensi.com) – Kejaksaan Tinggi Papua meminta kepada pimpinan Kejaksaan RI penambahan anggaran dan personil untuk dapat melakukan penyuluhan hukum hingga ke pelosok-pelosok desa dengan tujuan membangun persatuan dan kesatuan di Tanah Papua.
“Karena itu penambahan personil atau sumber daya manusia yaitu para jaksa untuk penyuluhan hukum adalah yang paling urgent di Papua,” ungkap Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Nikolaus Kondomo saat diskusi ringan dengan Kapuspenkum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana disela-sela mengikuti Musyawarah Rencana Pembangunan Kejaksaan RI belum lama ini di Hotel Alila, Solo, Jawa Tengah.
Nikolaus menyebutkan tujuan penyuluhan hukum yang antara lain terkait dengan ekstremisme, terorisme dan radikalisme untuk menanamkan rasa cinta terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI.
Karena selama ini, tuturnya, masyarakat Papua yang jauh akan transportasi kurang pemahaman akan hal tersebut. “Sehingga kehadiran jaksa sangat diperlukan di tengah-tengah masyarakat. Agar mereka sedikit demi sedikit mengetahui bahwa dirinya juga bagian dari anak bangsa Indonesia,” ucap putra Asli Papua ini.
Dia pun mengharapkan agar putra-putri asli Papua perlu didorong untuk berkarir di Kejaksaan dengan menerapkan standar yang sesuai dengan kapasitas SDM di daerah, sehingga rasa memiliki sebagai anak negeri dapat terakomodir.
“Mengingat anak-anak Papua yang berkarier seperti saya sangat sedikit. Mereka memiliki kemauan, tapi kesempatan yang sedikit. Sehingga mereka lebih memilih sebagai pegawai Pemda daripada menjadi seorang Jaksa. Padahal Indonesia ini indah,” ujar mantan Kajari Sleman ini.
Dibagian lain dia mengharapkan agar tidak membesarkan masalah-masalah yang terkait isu separatis. “Karena pada dasarnya masyarakat Papua adalah orang yang welcome and friendly terhadap setiap orang.”
“Meski demikian, hal terpenting untuk melakukan pendekatan terhadap masyarakat Papua adalah tidak memandang mereka berbeda dengan yang lain,” ucap Nikolaus.(muj)