“Data ini penting agar tidak salah dalam mengambil kebijakan, sehingga program dari pemerintah pusat dan daerah yang ada nantinya bisa benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarkat yang memang menjadi prioritas,” ujarnya, Sabtu (17/9).
Selain itu, Bu Min sapaan akrab Wabup Gresik juga meminta Badan Pemusyawatan Desa (BPD) selaku penyeimbang roda pemerintahan di desa. Ikut andil untuk menginggatkan pemerintah desa dalam validasi data.
“Saya berharap antara kades dan BPD selalu kompak dan memiliki komitmen yang sama, dalam menurunkan angka kemiskinan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan dalam program yang dicanangkan juga harus selaras dengan nawakarsa Bupati dan Wakil Bupati,” tuturnya.
“Validitas data sangat penting, terutama dalam kaitannya dengan penyaluran bantuan pemerintah agar tepat sasaran. Karena, kades harus memberikan rasa keadilan yang tinggi kepada masyarakat agar mereka merasa terlayani dengan baik,” tandasnya. (Mor)