JAKARTA (Independensi.com) – Jaksa Agung Burhanuddin nampaknya gerah melihat sejumlah barang-bukti menumpuk saat melakukan inspeksi mendadak atau sidak di tiga kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat,
Jaksa Agung pun memerintahkan untuk segera dicarikan solusi dan tidak membiarkan barang-barang bukti tersebut terlalu lama menumpuk di ruang tempat penyimpanan barang-bukti masing-masing Kejari.
“Ini harus cepat dicarikan solusinya. Sebab tidak boleh ada hak-hak pemilik barang bukti dihambat,” kata Jaksa Agung seperti disampaikan Kapuspenkum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana dalam keterangannya, Rabu (29/2/2023).
Dia pun memerintahkan barang-bukti yang belum dilelang segera dilelang. “Supaya masuk dalam penerimaan negara bukan pajak (PNBP),” kata Jaksa Agung yang sidak ke Kejari Kota Bogor, Kejari Kabupaten Bogor dan Kejari Kota Depok pada Selasa (28/2/2023) kemarin.
Dalam sidak Jaksa Agung juga mengajak seluruh pegawai untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dengan mengefektifkan program Jaksa Menjawab di setiap pusat keramaian.
“Ini penting agar keberadaan Jaksa di masyarakat dirasakan manfaatnya,” tuturnya seraya juga berharap agar para Jaksa sering menengok masyarakat sehingga masalah-masalah hukum dapat ditanggulangi sejak dini.
“Dan mitigasi kriminilitas di wilayah hukum saudara cepat mendapat solusinya,” ujar Jaksa Agung seraya menilai dari tiga Kejari yang dikunjunginya masih perlu dioptimalkan pelayanan publiknya.
“Walaupun secara umum beberapa telah berjalan dengan baik,” tutur Jaksa Agung yang guna melaksanakan pengawasan dan monitoring akan sidak ke Kejari dan cabang Kejari di dalam dan luar pulau Jawa tanpa pemberitahuan lebih dahulu,
Menurutnya hal tersebut dilaksanakan agar setiap satuan kerja di daerah selalu dalam keadaan siap siaga terutama pelayanan publik. Karena pihaknya menyadari pasti ada kekurangan dan juga belum optimal dalam pelayanan di daerah apabila tidak ada pemantauan.
“Karena itu inspeksi mendadak ini adalah solusi yang efektif untuk kesiapsiagaan aparatur di daerah, “ katanya terkait sidak untuk melihat kesiapan jajarannya dalam pelayanan publik, kegiatan operasional kantor, dan penegakan hukum di daerah.(muj)