JAKARTA (Independensi.com )- Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) turut berkontribusi terhadap perkembangan ekonomi domestik, terutama di sektor pertambangan nikel. Di usianya yang ke-6 tahun, APNI berkomitmen untuk mendorong percepatan integrasi ekonomi Indonesia di ASEAN.
“Peran dan sumbangsih APNI untuk Negara sebagai mitra pemerintah, APNI tidak hanya memperjuangkan aspirasi para penambang nikel di sektor hulu, namun mendukung program pembangunan sektor pertambangan, khususnya komoditas nikel di Indonesia,” kata Ketua Umum APNI Nanan Soekarna di Jakarta, Senin (6/3/2023).
Di perayaan kali ini, APNI menggelar APNI Friendly Gathering – Improving Nickel Upstream to Downstream Industry to Support Indonesia ASEAN Chairmanship 2023 & Indonesia Gold 2045. Pagelaran ini menurut Nanan bertujuan untuk membuka jejaring dan peluang bisnis secara maju dan berkelanjutan terutama dalam hilirisasi produk mineral nikel.
Sekretaris Umum APNI, Meidy Katrin Lengkey menyampaikan bahwa APNI berada di garda terdepan dalam memanfaatkan sumber daya nikel terutama untuk kebutuhan bahan baku baterai. Dengan diserapnya nikel menjadi baterai kendaraan listrik, maka pendapatan negara akan semakin tinggi.
“Nikel merupakan komoditas yang dibutuhkan bahan baku EV battery. Dan Indonesia merupakan negara pemilik sumber daya, cadangan, bahkan produsen nikel terbesar dunia. Maka, nikel Indonesia menjadi incaran dunia Internasional,” kata Meidy.
Jumlah ini berbanding terbalik dengan pabrik lemonite yang baru mencapai 10 pabrik. Dari jumlah tersebut sebanyak 4 pabrik dalam tahapan operasi, 5 pabrik dalam tahapan konstruksi dan 1 lainnya dalam perencanaan. Adapun, total kebutuhan bijih nikel lemonite dari 10 pabrik ini mencapai 50,56 juta bijih nikel.
Menurutnya, jika kondisi ini terus berlanjut maka perlu ada eksplorasi yang harus terus dilakukan. Sayangnya, langkah ini justru bakal menghabiskan jumlah cadangan yang ada.
Selain itu, APNI menyoroti pula tata kelola jual beli nikel selama ini yang masih menyulitkan industri hulu atau penambang.
Meidy menegaskan, saat ini Harga Patokan Mineral (HPM) yang seharusnya menjadi acuan belum diberlakukan sepenuhnya.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama Majalah Tambang, Atep Abdurofiq turut mengapresiasi capaian APNI selama ini. Kata dia, APNI salah satu mitra pemerintah yang selalu memperjuangkan hak-hak penambang nikel demi kemajuan dan kesejahteraan bersama.
“Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk APNI yang ke-6. APNI merupakan mitra pemerintah yang senantiasa memperjuangkan kepentingan bersama demi kemajuan ekonomi kita,” ungkap Atep.
Dengan adanya kegiatan tersebut, Atep berharap pertambangan nikel di Indonesia akan semakin dilirik dunia, baik untuk kebutuhan bahan baku baterai electric vehicle (EV), baja tahan karat, maupun untuk kebutuhan lainnya.
“Nikel ini sedang menjadi komoditas tambang primadona terutama untuk EV ya. Negara kita salah satu penyimpan nikel terbesar di dunia, karena itu dibutuhkan upaya bersama untuk mengoptimalkan kekayaan alam ini,” pungkasnya.