JAKARTA (Independensi.com)– Pengamat Politik Muhammad Kazimi menganalogikan bakal calon presiden dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto, bagaikan ingin mengambil sinarnya matahari namun tidak ingin terkena panasnya dalam persoalan proyek food estate.
Kazimi menilai bahwa Menteri Pertahanan yang dimandatkan Presiden Jokowi dalam proyek food estate tersebut seolah bersikap oportunis. Hanya ingin mengambil keuntungannya jika proyek berhasil, namun jika gagal maka terkesan tidak ingin terlibat dan bertanggung jawab atas kegagalannya.
“Sikap ketidaktahuan dan lempar tanggungjawab atas mangkrak dan terselewengnya program “food estate” ini dapat diibaratkan hanya mau mengambil ‘sinarnya’ namun tidak ingin terkena ‘panasnya’ termasuk juga dengan menggunakan berbagai cara akan ditempuh untuk mencapai tujuannya. Kalau ternyata menguntungkan maka dielu-elukanlah sang pemberi perintah sebaliknya bila ada kondisi-kondisi tertentu yang tidak diharapkan akan balik badan seolah tak terlibat,” ujar Muhammad Kazimi melalui keterangan tertulisnya.
Sebagai pendukung utama daripada Presiden Joko Widodo. PDI Perjuangan (PDI-P) mengkritik program food estate atau lumbung pangan yang digarap pemerintah sebagai proyek kejahatan lingkungan. Hal ini disampaikan Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto yang merujuk adanya penyalahgunaan pengembangan lumbung pangan.
“Kami memberikan suatu catatan yang sangat kuat terkait dengan upaya yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk membangun food estate,” kata Hasto di Bogor, Jawa Barat, Selasa (15/8/2023). Pernyataan tersebut keluar ketika Hasto dimintai pendapat perihal dugaan aliran dana kejahatan lingkungan Rp 1 triliun yang masuk ke partai politik untuk pembiayaan Pemilu 2024.
Food estate mengacu pada inisiatif pemerintah di Indonesia untuk mengembangkan area pertanian yang luas dengan tujuan meningkatkan produksi pangan dan menjamin ketahanan pangan bagi bangsa. Inisiatif ini melibatkan pengalokasian lahan untuk budidaya, menerapkan teknik pertanian modern, dan meningkatkan produktivitas pertanian.
Tembakan pernyataan ini sesungguhnya bukan ditujukan kepada Joko Widodo sebagai Presiden namun leading sector dialamatkan kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Program Presiden ini sudah dimandatkan kepada Prabowo Subianto yang dianggap cakap dalam menjalankan amanah ini.
Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan proyek “food estate” yang dikritik PDIP masuk kategori kejahatan lingkungan merupakan program Presiden Joko Widodo. Ia menyebut tidak ada yang disebut sebagai program kementerian, melainkan program presiden. Narasi yang dinyatakan itu adalah bahwa “Di awal masa kementerian beliau sebagai menteri pertahanan (Prabowo), garis kebijakan presiden (Jokowi) adalah bahwa semua kementerian harus menjalankan program presiden, tidak ada program kementerian,” kata Muzani di kompleks parlemen, Rabu (16/8).(bud)