Bali (Independensi.com) – Asia Pacific Geospatial Forum atau APGF 2023 secara resmi dibuka oleh Menteri ATR/BPN, Hadi Tjahjanto di Kharisma Ballroom, Discovery Kartika Plaza Hotel, Kuta, Kabupaten Badung, Senin, 6 November 2023.
Pembukaan kegiatan bertaraf internasional ini, ditandai dengan pemukulan kentongan bambu oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional atau ATR/ BPN, Hadi Tjahjanto bersama Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Muh Aris Marfai, Presiden United Nations Global Geospatial Information Management for Asia and the Pacific (UN-GGIM-AP) Antonius Bambang Wijanarto dan Sekda atau Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra beserta sejumlah delegasi.
Kegiatan APFG 2023 ini mengusung tema Embracing Geospatial Innovation For Sustainable World sebagai sarana bertukar pengalaman, inovasi, keterampilan dan melihat arah masa depan geospasial, dalam memajukan pengembangan informasi geospasial berskala global yang berlangsung selama 5 hari dimulai 6-10 November 2023.
Menteri ATR/BPN, Hadi Tjahjanto menyebutkan Indonesia sebagai salah satu Negara dengan kepulauan terbesar di dunia. Jika dibentangkan diatas peta dunia, maka diperkirakan wilayah Indonesia hampir seluas daratan Eropa atau setara dengan jarak antara Inggris sampai Irak.
Menurutnya, dari wilayah daratan Indonesia mencapai 1,9 juta kilometer persegi, maka Kementerian ATR/BPN memiliki kewenangan untuk mengolah bidang-bidang tanah yang berada di luar kawasan Hutan sebesar 126 juta bidang tanah atau setara dengan 693 ribu Kilometer persegi.
“Memetakan dan menyajikan jutaan data bidang tanah tentunya bukan hal yang mudah. Pada awalnya data spesial masih disajikan secara manual dan dilengkapi dengan informasi dalam bentuk tabulasi. Namun, seiring perkembangan teknologi, Kementerian ATR/BPN mulai bergerak menuju pemetaan secara digital mulai tahun 1990-an,” terangnya.
Bahkan, Kementerian ATR/ BPN juga memanfaatkan sistem informasi, yang mulai berkembang dan memetakan bidang tanah digital pada peta dasar, sehingga terdapat referensi geospasial.
“Dari target 126 juta bidang tanah sampai akhir tahun 2023 diperkirakan sebanyak 108,5 juta bidang tanah telah terpetakan dan diharapkan pada akhir tahun 2025 seluruh bidang tanah berhasil dipetakan,” paparnya.
Disebutkan, berdasarkan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000, terdapat 18 dari 158 IGT atau Informasi Geospasial Tematik yang menjadi tanggung jawab Kementerian ATR/BPN.
Informasi geospasial tersebut, lanjutnya mengintegrasikan informasi geospasial lintas K/L untuk digunakan sebagai acuan Pemerintah dalam melaksanakan percepatan pelaksanaan pembangunan.
“Hal tersebut dilakukan dalam menyusun pemanfaatan ruang secara terintegrasi dan menyelesaikan kemungkinan terjadinya indikasi tumpang tindih pemanfaatan ruang,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala BIG Muh Aris Marfai didampingi Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik BIG Antonius Bambang Wijanarto menyampaikan, bahwa APFG 2023 merupakan suatu agenda level Asia Pasifik untuk Global Geospatial Information Management.
Menurutnya, APGF 2023 ini memberikan penekanan tentang pentingnya data informasi geospasial yang digunakan untuk berbagai proses pembangunan.
Misalnya, data informasi geospasial ini sudah dipakai untuk penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang dilaksanakan oleh Kementerian ATR/ BPN. Data ini sangat penting sebagai acuan proses perizinan dan investasi.
“Jadi, pada dasarnya data informasi geospasial ini sangat dimanfaatkan, terutama skala besar buat investasi dan pembangunan di Indonesia melalui perizinan,” terangnya.
Data ini, lanjutnya juga dipakai untuk berbagai kegiatan, seperti penanggulangan bencana dan evakuasi oleh Basarnas serta masalah perizinan di Kabupaten/ Kota dan sistem informasi pelayanan kesehatan, pelanggan dan lain sebagainya.
“Basisnya laki-laki peta berperan. Itu salah satu faktor yang utama dan kita berharap sebetulnya melalui forum ini, karena hal ini levelnya Asia Pasifik dengan 51 negara, pertama kita bisa sharing dan kedua kita tingkatkan kolaborasi, untuk mengukur pertumbuhan ekonomi di Asia dan juga Indonesia,” paparnya.
Sebetulnya, bisnis industri geospasial ini sangat menjanjikan di masa depan, misalnya sekarang akan menuju Smart City dan menggunakan berbagai layanan berbasis peta.
“Nah, itu kita ingin industri itu bergerak di Indonesia. Untuk itu, kita adakan Forum ini, ada dari Perguruan Tinggi, industri dan Pemerintah, untuk me-‘manage’ itu,” tambahnya.
Yang terpenting, lanjutnya melalui Forum ini, untuk mendukung penambahan nama daerah dan juga batas wilayah, batas desa hingga batas Kabupaten/Kota. (hd)