Bali (Independensi.com) – Marak timbulkan pro-kontra di masyarakat, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Provinsi Bali I Nyoman Adi Wiryatama akhirnya secara tegas menyatakan menolak penyebaran nyamuk ber-Wolbachia di Bali. Penolakan itu disampaikan Adi Wiryatama saat menerima kedatangan komponen masyarakat peduli Bali di ruang kerjanya, Gedung DPRD Bali, Renon, Denpasar, Selasa (5/12/2023)
“Ini dari kaca mata politik, mungkin ada tujuan-tujuan lain. Ada “another purpose’ tertentu yang kita tidak tahu. Jadi kita boleh curigalah. Saya menolak program tersebut karena Bali sebagai daerah pariwisata tidak bisa menjadi tempat uji coba. Lebih baik dipindahkan ke tempat lain untuk melakukan uji coba,” tegas Adi Wiryatama saat ditemui Ketua Pusat Koordinasi Hindunesia (Puskor Hindunesia) Ida Bagus Ketut Susena bersama Humas-nya Dewa Putu Sudarsana yang juga Ketua Gema Perdamaian, Ketua Paiketan Krama Bali Wayan Jondra, dan Michael Claas dari Bali Solidarity.
Menyangkut polemik ini dirinya mengaku telah menanyakan Penjabat (Pj) Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya dan Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra terkait ada tidaknya surat resmi untuk melakukan uji coba penyebaran 200 juta telur nyamuk ber-Wolbachia di Bali khususnya di Kota Denpasar dan Singaraja.
“Intinya saya sudah melakukan koordinasi sama Pak Pj Gubernur, saya tanya Pak Sekda. Ada sosialisasi? Ada surat resmi bahwa Bali itu menjadi daerah uji coba? Ndak ada,” tandas Adi Wiryatama.
Dengan dasar itu pula selanjutnya Adi Wiryatama menyampaikan kepada Pj Gubernur agar program tersebut ditunda.
“Saya sepakat via telepon waktu itu dengan Pj Gubernur, saya tunda sampai kami betul-betul masyarakat Bali memahami dan tahu kegunaannya. Sebelum kami percaya, dan selama itu kami akan tunda sampai kapanpun. Stop uji cobanya dan stop penyebarannya,” cetusnya.
Apalagi imbuh Adi Wiryatama, proyek nyamuk ber-Wolbachia ini telah menimbulkan kegaduhan di masyarakat.
“Apalagi sekarang kita setiap hari berurusan dengan panggung politik. Dampak krisis Covid belum selesai, belum lagi aneh-aneh datang (nyamuk ber-Wolbachia, red) lagi. Makanya kita kaget. Malahan disampaikan sudah ada di Denpasar. Lho, kok bisa? Makanya kami jadi bertanya. Cover (lindungi) ini Bali, Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Sekda Bali, Gubernur Bali, Ketua DPRD Bali. Nah secara politik kami yang pegang. Kami ndak tahu, kenapa ini bisa masuk-masuk?,” tanya Adi Wiryatama keheranan.
Ketua DPRD Bali berjanji akan mengirimkan surat keberatan dari komponen masyarakat peduli Bali ini ke Komisi IX DPR RI sebagai bentuk penolakan program tersebut dilaksanakan di Bali.
“Kepada teman-teman yang peduli Bali saya ucapkan terima kasih. Marilah kita jaga Bali ini sesuai dengan adat istidat kita, dengan kebiasaan kita. Kok kita ngundang-ngundang nyamuk? Nyamuk yang ada dan yang sudah familiar saja belum terselesaikan, kenapa lagi ngundang-ngundang nyamuk? Tidak masuk akal lah. Saya takutnya ini ada tujuan-tujuan lain, politik internasional,” singgungnya.
Jumlah penduduk Indonesia menurutnya sangat gemuk dan wilayahnya luas. Begitu pula sumber daya alamnya masih bagus.
“Kita curiga ada tujuan-tujuan tersembunyi. Makanya lebih baik kita berhati-hati. Ini daerah pariwisata, nanti orang berduyun-duyun lari dari Bali. Pak Pj (Gubernur) nelepon saya, ‘Tolak’ saya bilang begitu,” pungkas Adi Wiryatama.
Sebelumnya komponen masyarakat peduli Bali mempertanyakan keseriusan Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya perihal ketegasan penolakan program nyamuk ber-Wolbachia di Bali.
Pasalnya pihak yang terlibat di dalamnya seperti World Mosquito Program (WMP) dan Yayasan Save the Children masih melakukan aktivitas di Bali hingga saat ini. Padahal sebelumnya program tersebut ditolak oleh Pj Gubernur Bali. Mereka kembali melakukan manuver, di mana Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristik) menggelar seminar di Universitas Udayana mengenai nyamuk bermetode Wolbachia, Kamis (30/11/2023).
Berita tersebut mendapat tanggapan dari elemen masyarakat peduli Bali, yakni Pusat Koordinasi Hindu Indonesia (Puskor Hindunesia), Gema Perdamaian dan Paiketan Krama Bali mendatangi Kantor Gubernur Bali untuk mempertanyakan Keseriusan Pj Gubernur Bali dalam menolak program tersebut.
“Kehadiran kami (elemen masyarakat peduli Bali, red) ke Kantor Gubernur Bali untuk mempertegas posisi kami prihal penolakan program nyamuk ber-Wolbachia yang ada di Bali. Kami sudah bertemu beberapa tokoh penting yang ada di Bali,” terang Ketua Umum Puskor Hindunesia Ida Bagus Ketut Susena di Kantor Gubernur Bali, Sabtu (2/12/23).
Susena mendesak pemerintah dalam hal ini Pj Gubernur Bali agar memiliki sikap yang sama dengan elemen masyarakat peduli Bali dalam menolak program nyamuk ber-Wolbachia.
“Kita berharap pemerintah memiliki sikap yang sama tidak ragu-ragu menolak program nyamuk ber-Wolbachia,” sambungnya.
Ia menyayangkan sikap Universitas Udayana menggelar seminar mengenai nyamuk ber-Wolbachia yang dianggap mencederai hati masyarakat Bali.
“Sangat disayangkan universitas kebanggaan Bali ini melakukan seminar yang mengendors gerakan nyamuk ber-Wolbachia. Kita sangat sayangkan dimana akademisi dan para ahli ini melakukan tindakan yang bertentangan dengan aspirasi masyarakat Bali,” pungkasnya. (hd)