Nusa Penida (Independensi.com) – Ketersediaan air bersih di rumah-rumah penduduk untuk digunakan dalam berbagai keperluan sehari-hari, seperti minum, memasak, mandi, mencuci, dan kegiatan rumah tangga di Kecamatan Nusa Penida masih cukup memprihatinkan, dari pembangunan berbagai bidang yang dilaksanakan 10 tahun terakhir, dari 16 desa Kecamatan Nusa Penida masih ada 5 desa yang belum terlayani air bersih yang memadai.
Hal tersebut menjadi atensi dan catatan penting dari hasil kunjungan Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Sugawa Korry, SE, MM.Ak, Ca di pulau Nusa Penida pada 25 dan 26 Januari 2024.
Dampak dari tidak tersedianya air bersih di 5 desa tersebut, masyarakat harus beli air bersih dengan harga 170 ribu per meter kubik, sedang warga yang sudah terlayani PDAM mereka cukup bayar 3.200 rupiah/meter kubik. Hal ini berdampak kesenjangan yang sangat luar biasa, menjadi beban masyarakat miskin.
“Disisi lain pengembangan pariwisata yang cukup masif membutuhkan ketersediaan air bersih yang memadai. Disamping, kalau kita mau kembangkan sektor pertanian dan peternakan juga tidak lepas kaitannya dengan ketersediaan air,” terang Sugawa Korry.
Padahal di Nusa Penida ada potensi sumber mata air yang besar yang belum dimanfaatkan secara maksimal, misalnya di sumber mata air Guyangan, ada potensi 180 liter/detik, dimana kalau ini dimanfaatkan dengan teknologi yang efisien, cukup untuk memenuhi kebutuhan 180 ribu penduduk, belum lagi sumber mata air Segening dengan debit 170 liter/detik. Ini kalau di manfaatkan dengan baik, akan mampu memenuhi kebutuhan pertanian dan peternakan masyarakat di Nusa Penida.
“Kami berpendapat belum ada fokus yang di prioritaskan membangun masyaralat Nusa Penida. Kedepan Nusa Penida harus dibangun dengan fokus, pertama atasi masalah ketersediaan air dengan memanfaatkan peran pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat. Kedua diprioritaskan ketersediaan infrastruktur terutama jalan dan sarana pelabuhan laut. Ketiga, dukungan kepada sektor pertanian, peternakan yang sinergis dengan pengembangan sektor pertanian. Masih banyak jalan-jalan desa yang rusak tidak tersentuh perbaikan, belum berfungsinya pelabuhan di Pulau Ceningan, kerena berbagai kebijakan yang berdampak terhadap belum berfungsinya pelabuhan yang dibangun dengan investasi cukup besar tersebut. Para petani juga mengeluh terbatasnya pupuk bersubsidi, sehingga musim pemupukan tidak didukung ketersediaan pupuk bersubsidi yang memadai. Sebagai pimpinan DPRD dan Ketua Golkar, komitmen untuk membantu mengatasi hal-hal prinsip tersebut, kami juga tempatkan kader yang berkualitas mewakili Golkar dari Nusa Penida di tingkat Provinsi Bali,” ujar Sugawa Korry.
Adapun desa-desa yang masih kesulitan air bersih tersebut meliputi Desa Suana, Desa Pejukutan, Desa Tanglad, Desa Kutampi, Desa Lembongan dan Desa Jungutbatu. (hd)