JAKARTA (Independensi.com) – Dalam langkah proaktif menuju pemberdayaan kesetaraan gender dan pembangunan inklusif, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) serta Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) menyelenggarakan pertemuan penting berjudul “Membangun Kesetaraan: Mendorong Perspektif Pembangunan yang Inklusif Berdasarkan Gender”. Forum pencerahan ini digelar di Ruang Heritage yang bergengsi di Kemenko PMK pada hari Rabu, 6 Maret, dan mengumpulkan sejumlah tokoh dan ahli yang berkomitmen untuk membentuk jalan menuju masyarakat yang lebih adil.
Wacana yang menggugah, yang dipimpin oleh Andie Megantara selaku Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, menyoroti sifat mendesak dari mewujudkan, memperjuangkan, dan melindungi kesetaraan gender dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. “Kesetaraan gender bukan hanya sebuah tujuan; itu adalah hak asasi manusia yang harus meresap ke setiap aspek upaya pembangunan kita,” ungkap Andie, membuka jalan bagi dialog yang mencerahkan.
Komitmen pemerintah Indonesia terhadap masalah kesetaraan gender ditekankan melalui inisiatif kebijakan konkret, seperti yang diuraikan oleh Andie, termasuk dalam Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000, yang menjadi lambang perjalanan teguh menuju pembangunan nasional, dan tercermin dalam rencana aksi RPJMN 2020-2024 dan RPJPN 2005-2025, dalam perjalanan menuju visi Indonesia Emas 2045 yang visioner.
Pembicara utama, Woro Srihastuti Sulistyaningrum selaku Deputi Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, menguraikan tiga dimensi penting yang membutuhkan perhatian bersama dalam memerangi disparitas gender: dimensi pasar tenaga kerja, dimensi pemberdayaan, dan dimensi kesehatan reproduksi. Deputi Lisa dengan tajam menjelaskan tantangan-tantangan multiaspek yang menghambat terwujudnya kesetaraan gender, mulai dari ketidaksetaraan ekonomi yang dihadapi rumah tangga yang dipimpin oleh perempuan hingga minimnya representasi perempuan dalam ranah pengaruh yang krusial.
Forum ini juga dipenuhi dengan wawasan dari sejumlah pakar terkemuka, termasuk Penasihat Senior untuk Tim Kebijakan TNP2K Vivi Alatas, Anggota Dewan Eksekutif KAPAL Perempuan Titik Hartini, Jurnalis Kompas Harian Sonya Hellen Sinombor dan Peneliti Senior di Pusat Ilmu Transdisiplin dan Ilmu Keberlanjutan Universitas IPB Yulia Sugandi.
Dengan dipimpin oleh Kharisma Bintang Alghazy, anggota terkemuka Tim Kebijakan TNP2K, diskusi ini memompa semangat dari beragam peserta yang mewakili lembaga pemerintahan, institusi, mitra pembangunan, akademisi, dan media massa, baik secara langsung maupun daring.
Saat Indonesia memetakan langkahnya menuju masa depan yang ditandai oleh inklusivitas dan kesetaraan, forum-forum seperti ini berfungsi sebagai tempat lahirnya dialog transformasional, mendorong bangsa ini semakin dekat menuju pemenuhan aspirasi bersama.