Konferensi Pers, terkait Keputusan MK, di Kantor DPP Demokrat, Jakarta Pusat, Rabu (24/4/2024).

AHY Gelar Konferensi Pers Terkait Keputusan MK

Loading

JAKARTA (Independensi.com) – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (tengah) menuju mimbar disaksikan para anggota DPP Partai Demokrat sebelum menyampaikan Konferensi Pers terkait Keputusan MK di Kantor DPP Demokrat, Jakarta Pusat, Rabu (24/4/2024). Konferensi Pers ini menjadi sorotan utama setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan kontroversial yang berdampak pada arah politik nasional.

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (tengah) didampingi anggota DPP Partai Demokrat saatu menyampaikan Konferensi Pers, terkait Keputusan MK, di Kantor DPP Demokrat, Jakarta Pusat, Rabu (24/4/2024). Konferensi Pers ini menjadi sorotan utama setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan kontroversial yang berdampak pada arah politik nasional.
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (kedua kanan) menuju mimbar disaksikan para anggota DPP Partai Demokrat sebelum menyampaikan Konferensi Pers, terkait Keputusan MK, di Kantor DPP Demokrat, Jakarta Pusat, Rabu (24/4/2024). Konferensi Pers ini menjadi sorotan utama setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan kontroversial yang berdampak pada arah politik nasional.
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (tengah) didampingi anggota DPP Partai Demokrat saat menyampaikan Konferensi Pers, terkait Keputusan MK, di Kantor DPP Demokrat, Jakarta Pusat, Rabu (24/4/2024). Konferensi Pers ini menjadi sorotan utama setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan kontroversial yang berdampak pada arah politik nasional.
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (tengah) didampingi anggota DPP Partai Demokrat saat menyampaikan Konferensi Pers, terkait Keputusan MK, di Kantor DPP Demokrat, Jakarta Pusat, Rabu (24/4/2024). Konferensi Pers ini menjadi sorotan utama setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan kontroversial yang berdampak pada arah politik nasional.