Kepala Dinas KBPPPA Kabupaten Gresik Titik Ernawati. menjelaskan bahwa kegiatan advokasi dan inisiasi DRPPA yang berada di Kecamatan Manyar. Bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan desa, dalam mewujudkan desa ramah perempuan dan peduli anak.
“Kecamatan Manyar ini, menjadi daerah pertama yang kami sasar dan rencananya akan kita adakan di semua kecamatan di Kabupaten Gresik. Sehingga, kedepan pembangunan di tingkat desa harus memperhatikan kebutuhan-kebutuhan anak, perempuan, dan disabilitas,” katanya, Rabu (1/5).
“Tak hanya itu, pendampingan anak-anak yang berhadapan dengan hukum nantinya juga bisa di dampingi di tingkat desa,” sambungnya.
Sementara Wakil Bupati (Wabup) Gresik Aminatun Habibah meminta perangkat desa untuk membuat peraturan desa dan menyiapkan anggaran agar bisa digunakan untuk kegiatan sosialisasi dan penyediaan infrastruktur yang ramah anak, perempuan dan disabilitas di wilayahnya.
“Kita ingin agar titel kabupaten layak anak itu tidak hanya sekadar administratif, melainkan aksi di masyarakat juga betul-betul layak kepada anak. Jadi, kita berharap dengan adanya DRPPA ini mulai dari desa sudah ada perhatian kepada perempuan dan anak,” tuturnya.
Wabup berharap perlindungan terhadap perempuan dan anak nantinya tidak berfokus di KBPPPA saja, melainkan sudah bisa di mulai di desa. Sehingga, jika ada masyarakat yang butuh atau perlu pendampingan penanganannya akan lebih cepat.
“Contoh paling sederhana dalam mewujudkan rencana ini, salah satunya adalah dengan menyediakan jalur khusus kursi roda di kantor-kantor desa. Bahkan juga disiapkan ruang laktasi bagi ibu menyusui,” tandasnya.
Untuk diketahui agar program DRPPA berjalan dengan baik dan seperti yang diharapkan. KBPPPA Gresik mengandung sejumlah organisasi massa (ormas) perempuan. Dianntaranya, Fatayat dan Aisyiyah serta PKK, karena ketiga lembaga tersebut sudah dikenal luas kiprahnya di masyarakat dan bisa menjangkau hingga di desa-desa. (Mor)