Ketua Komisi IV DPRD Gresik Mochammad, mengatakan bahwa untuk menghindari hal yang sama agar tidak terulang kembali. Pihaknya mendesak, Pemkab Gresik memprioritaskan pembayaran Bosda.
“Pemkab Gresik tahun ini, kami desak untuk mencairkan pagu Bosda. Jangan sampai kegagalan pembayaran pagu Bosda tahun lalu, terulang kembali sehingga hangus separuh,” ujarnya, Senin (13/5).
“Bosda ini kan bukan termasuk piutang daerah, jadi kalau tidak dibayar tahun berjalan ya otomatis hangus. Meskipun pagunya itu ada,” sambungnya.
Menurut Mochammad, anggaran Bosda masih sangat dibutuhkan terutama oleh sekolah swasta. Khususnya Madrasah Ibtidaiyah dan Tsanawiyah atau setara SD dan SMP yang ada di daerah terpencil.
“Sekolah swasta, seperti Madrasah dan Tsanawiyah di daerah pedesaan khususnya, untuk menopang kegiatan belajar mengajar itu keuangan sekolah cukup tergantung dengan Bosda. Kalau tidak cair, kasihan banyak pembiayaan sekolah yang tidak terbayar,” ujarnya.
Bila perlu, lanjut Mochammad pembayaran Bosda dilakukan di awal tahun untuk menghindari potensi tidak terbayar.
“Manfaatnya jika dicairkan di awal tahun anggaran, sekolah sudah punya uang untuk merencanakan kegiatan. Sehingga, SPP siswa sudah pasti diprediksi. Bahkan, pungutan iuran sudah bisa dimanage sejak dini,” paparnya.
“Anggaran Bosda tahun 2023 lalu, dianggarkan sebesar Rp 66.573.949.365,. Namun, separuhnya yang diperuntukan pada semester II tidak cair. Karena, pendapatan daerah Kabupaten Gresik lagi seret,” tandasnya. (A*)