BEKASI (IndependensI.com)- Disiplin dan integritas para Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai pegawai pemerintahan, harus profesional. Termasuk dalam kontestasi politik, wajib dan harus netral.
Maka, guna meningkatkan kedisiplinan dan intergitas para ASN di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) setempat, menggelar pembinaan kepada seluruh aparatur eselon II dan III, Rabu (31/7/2924)..
Pada pembinaan tersebut, sekaligus pelaksanaan Bimbingan Teknis Pengunaan Aplikasi Integrated Discipline System (I-IDS) oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) bersama Badan Kepegawaian Nasional (BKN).
I’DIS merupakan aplikasi yang digagas BKN yang berkolaborasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) di bawah pengawasan Presiden selaku pembina tertinggi Manajemen ASN.
Pembentukan sistem pengawasan terintegrasi secara nasional ini, dilakukan sebagai bagian dari kewenangan BKN dalam pengawasan dan pengendalian pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria manajemen ASN.
Penjabat Wali Kota Bekasi, R Gani Muhamad, mendukung program I’DIS, karena ASN penggerak roda pemerintahan dan penggerak pelayanan publik.
Karena itu ujar Gani, intergritas harus ditegakkan, apalagi saat kontesasi politik semua ASN musti tegak lurus dan teguh pendirian professional tanpa keberpihakan.
Ditegaskan, sistim pengawasan berbasis aplikasi ini menjadi stimulus baru dalam upaya pencegahan, penegakan, hingga penanganan sampai dengan penjatuhan hukum disiplin pegawai, dan dievaluasi terlebih dahulu Dan kedepan, aparatur lebih berkualitas dengan kedisiplinan tinggi. (jonder sihotang)