Kupang-Calon gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) nomor urut 1 Yohanis Fransiskus Lema alias Ansy Lema menegaskan, membangun NTT tidak harus dengan skema APBD dan APBN, tapi harus mendorong pembiayaan pembangunan lewat sektor-sektor non APBD dan APBN.
Caranya, yakni dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif sehingga menciptakan lapangan pekerjaan baru.
Hal itu diungkapkan Ansy dalam konteks menyelesaikan persoalan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di NTT.
“Saya sendiri mempertanyakan mengapa tenaga kerja asal NTT banyak yang keluar untuk bekerja jadi buruh migran. Hal ini dilatarbelakangi oleh persoalan minimnya lapangan kerja dan perlu dicarikan solusi oleh pemerintah,” tegas Ansy di Kupang, baru-baru ini.
Cagub NTT yang diusung oleh PDI Perjuangan, Hanura, PBB, dan Partai Buruh itu juga akan mendorong lebih diperhatikannya fasilitas dan kesejahteraan guru di sekolah-sekolah kejuruan atau vokasi. Terutama dalam aspek NTT sebagai petani, nelayan, dan peternak agar generasi hari ini lebih sehat, cerdas, dan berkarakter melalui spirit ekologi, cinta alam, inklusif, dan toleransi.
“Beberapa hari lalu saya sempat mengunjungi sejumlah SMA dan SMK di Pulau Flores. Kenapa saya kunjungi? Karena SMA dan SMK merupakan otoritas Pemprov NTT. Di sana saya melihat banyak persoalan yang dialaminya sehingga ke depannya kami punya bank masalah dan aspirasi yang akan kami kerjakan agar sektor pendidikan dapat menjadi perhatian yang lebih luas. Karena pendidikan itu adalah jalan terbaik untuk melakukan mobilitas vertikal menuju kesuksesan,” tandas Ansy.
Ansy pun meyakini pasangan yang mendampinginya, Jane Natalia Suryanto, mampu menyelesaikan dan memberikan perhatian penuh terhadap persoalan kaum perempuan di NTT.
“Kami datang untuk membereskan semuanya dengan keseriusan dan dedikasi tanpa batas, karena korban TPPO paling banyak adalah kaum perempuan,” kata Ansy.
Menurut kader PDI Perjuangan itu, kebijakan yang diambil saat terpilih pun akan berpihak kepada kepentingan dan isu-isu perempuan. Seperti kesejahteraan, akses pelayanan kesehatan, dan pendidikan yang maksimal.
“Kami akan optimalkan semuanya untuk kepentingan perempuan karena ini adalah wujud penghormatan dan penghargaan kami terhadap kaum perempuan,” ungkap Ansy.
Terkait penumpasan mafia TPPO, Ansy menegaskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT tidak bekerja sendiri, tapi harus berkoordinasi dengan polisi untuk menanganinya.
“Dalam penumpasan kejahatan kemanusian (TPPO), betul-betul selektif dan ketat dengan membangun koordinasi dengan pihak-pihak yang mengurus pengiriman tenaga kerja ke luar NTT. Sehingga penegakan itu tidak hanya untuk hukum, tapi lebih kepada keadilan. Ini juga yang harus didorong,” jelas Ansy.