Gianyar (Independensi.com) – Praktisi hukum I Wayan Gede Suwahyu, SH. MH. memberikan apresiasinya atas kinerja Kepolisian Resor Gianyar yang telah memberikan rilis kepada media atas sejumlah temuan beberapa kecurangan penyalahgunaan dana bansos yang diduga untuk kepentingan politis. Pihaknya juga mendorong Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera turun ke Kabupaten Gianyar untuk mengeksplorasi lebih dalam terkait maraknya korupsi yang dilakukan secara berjamaah.
“Kami salut dan berterima kasih Polres Gianyar yang telah bergerak cepat untuk menangani penyimpangan dana hibah dan bansos yang proyek pembangunan perantenan dan senderan di Pura Puseh dan Pura Desa Desa Adat Majangan, Desa Buahan Kaja, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar di tahun 2023,” kata Suwahyu, seorang praktisi hukum dan Advokat ketika ditemui di Gianyar, Senin (25/11/2024).
Pihaknya juga mendorong dugaan penyimpangan di berbagai kecamatan lain seperti Blahbatuh dan Blangsinga yang mesti secepatnya ditelusuri lebih dalam yang kental mengarah ke nuansa politik.
Sebelumnya, pihaknya juga pernah melaporkan dugaan adanya pengerahan massa melalui Desa Adat dalam memenangkan pasangan calon tertentu dan adanya keterlibatan anggota dewan yang ikut cawe-cawe politik menjadi tim sukses salah satu Paslon di Gianyar Bali tetapi malah di “mentah” kan oleh Bawaslu meskipun sudah disertakan bukti-bukti yang lengkap.
Bawaslu yang diamanatkan undang-undang untuk mengawasi jalannya Pilkada Kabupaten Gianyar seolah tak berdaya bahkan cenderung berpotensi memihak calon dari petahana sebab beberapa laporan pengaduan terkait kecurangan malah dijawab tanpa disertai penelusuran dan kajian hukum yang lengkap bahkan berujung dengan keputusan “Tidak Terbukti adanya Pelanggaran” tanpa disertai kajian pertimbangan hukum.
“Kami sangat meragukan netralitas dan kinerja Bawaslu Kabupaten Gianyar,” pungkas Suwahyu. (hd)