JAKARTA (IndependensI.com) – Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta mengumumkan bahwa tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada Jakarta 2024 hanya mencapai 58 persen. Artinya, hampir separuh pemilik hak suara tidak memilih pada hari pencoblosan, 27 November 2024.
“Hasil rekapitulasi dari masing-masing kota ini sudah selesai dan kami mencatat tingkat partisipasi di DKI Jakarta ini mencapai 58 persen,” kata Komisioner KPU DKI Jakarta, Fahmi Zikrillah, usai penetapan hasil penghitungan suara Pilkada Jakarta tingkat Jakarta Pusat di kawasan Gambir, Kamis (5/12/2024).
KPU DKI Jakarta akan melakukan evaluasi dan mengkaji lebih dalam lagi untuk mengetahui penyebab turunnya angka partisipasi pemilih di Pilkada Jakarta tahun ini.
“Tentu kami akan lakukan evaluasi dan kajian secara komprehensif untuk mendapatkan data yang lengkap, apa yang menjadi alasan ataupun menjadi faktor penyebab dari menurunnya tingkat partisipasi di Jakarta,” ujar Fahmi.
Rekapitulasi KPU di situs resminya, https://pilkada2024.kpu.go.id/pilgub/dki-jakarta, memperlihatkan pasangan Pramono Anung-Rano Karno unggul di Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu.
Duet Mas Pram dan Bang Doel meraih sekitar 50,7 persen suara sah yang masuk. Kontestan lain, Ridwan Kamil-Suswono mengumpulkan sekitar 39,4 persen suara. Sementara Dharma Pongrekun-Kun Wardana hanya meraup sekitar 10,5 persen suara.
Berdasarkan Pasal 109 ayat 3 UU PIlkada, Mas Pram dan Bang Doel bisa dinyatakan sebagai pemenang. Ayat tersebut di atas berbunyi, “Dalam hal hanya terdapat 1 (satu) pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur peserta Pemilihan memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari suara sah, ditetapkan sebagai pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur terpilih”.
Realitas Menyedihkan
Kendati demikian, rendahnya tingkat partisipasi pemilih membuat sebagian warga Jakarta mempertanyakan hasil PIlkada DKI. “Angka ini menunjukkan realitas menyedihkan bahwa banyak warga Jakarta merasa tidak memiliki pilihan yang benar-benar merepresentasikan aspirasi mereka,” kata Ketua Gerakan Jakarta Menggugat (Gerjagat), Yerie Benie Putong, dalam siaran pers yang diterima IndependensI.com.
“Hasil Pilkada ini mencerminkan krisis kepercayaan rakyat terhadap demokrasi. Tingginya angka golput dan meningkatnya dukungan untuk suara mandiri rakyat menunjukkan bahwa rakyat ingin perubahan. Pemilu ulang adalah satu-satunya solusi agar legitimasi demokrasi terjaga,” ujarnya menambahkan.
Yerie menyatakan bahwa Gerjagat adalah sebuah gerakan rakyat mandiri yang lahir dari keresahan mendalam terhadap kemerosotan demokrasi akibat politik transaksional dan manipulasi elite. Gerakan ini tidak memiliki afiliasi dengan kandidat mana pun dalam Pilkada Jakarta. Gerjagat hadir untuk memperjuangkan hak-hak rakyat dalam mendapatkan proses demokrasi yang adil dan transparan.
Gerjagat menyerukan kandidat yang telah mengklaim kemenangan agar mempertimbangkan kembali, dengan menjunjung tinggi kehormatan demokrasi, untuk mendukung pemilu ulang. Dilantik dengan hanya dukungan sekitar 2 juta pemilih dari total 8 juta di Daftar Pemilih Tetap (DPT) akan menciptakan ketimpangan luar biasa dan legitimasi pemerintahan yang rapuh.