Apalagi besaran nilai, yang dibebankan ke setiap siswa sebesar Rp 180.000 per bulan. Hal ini yang membuat orang tua siswa merasa terbebani dan keberatan, namun tidak berani protes.
“Kami hanya bisa membayar tanpa dapat bukti. Tiap bulan anak saya beri uang Rp 180.000 untuk diserahkan ke sekolah. Faktanya, sudah satu tahun pembayaran kami tidak diberi kuitansi sebagai bukti pembayaran,” kata wali murid yang tidak mau disebutkan namanya, karena takut anaknya tidak nyaman dalam belajar, Kamis (6/2/2025).
Ditanya apakah orang tua siswa diberitahu alasan dan peruntukan iuran itu, menurut nara sumber pihak sekolah berdalih untuk biaya tambahan operasional sekolah.
“Kalau alasan untuk biaya tambahan operasional sekolah, seharusnya sudah ada dana bos yang diberikan dari pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi Jawa Timur. Seharusnya, sekolah memaksimalkan dana bos dan tidak lagi menambah beban wali murid,” ujarnya.
Nara sumber menambahkan, bahwa harapannya dalam mesekolahkan anaknya di SMA Negeri agar dapat pendidikan yang baik dan fasilitas yang baik, sebab semua sudah diberi anggaran oleh negara.
“Biaya operasional sekolah sudah ada di Bos, Insentif guru sudah ada dana insentif. Tapi, karena berbagai alasan untuk menambah biaya operasional sekolah, wali murid tidak berani menolak,” ungkapnya.
“Yang anehnya lagi, pembayaran uang iuran harus diberikan secara tunai. Tidak boleh dibayarkan secara transfer, maupun melalui aplikasi digital. “Kalau seperti inikan, bisa jadi modus baru pungutan liar?,” tuturnya.
Terkait hal tersebut, Kepala Sekolah SMA Negeri di Kebomas saat hendak dikonfirmasi awak media selalu tidak ada di sekolah.
Bahkan, dua kali didatangi Satpam yang berjaga di gerbang sekolah selalu bilang Kepala Sekolah sedang tidak berada ditempat alias keluar.
“Pak Kepala Sekolah sedang keluar sekolah,” ucap Satpam SMAN di Kebomas.
Ironisnya hal serupa juga terjadi saat awak media hendak mengkonfirmasi persoalan itu, ke Kepala UPT Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur wilayah Gresik Kiswanto, dua kali dikonfirmasi juga tidak ada di kantornya yang berada di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Gresik.
“Pak Kepala tidak ada. Sedang di Sidoarjo, karena sebagai Plt. di Sidoarjo,” kata Satpam. (Mor)