Bali, Independensi.com – Anggota DPR RI Komisi VII Fraksi PDI Perjuangan, Novita Hardini, menegaskan pentingnya revisi Undang-Undang Pariwisata guna memperjelas pembagian tugas dan wewenang antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Daerah. Hal ini disampaikan dalam serap aspirasi Komisi VII DPR RI di Provinsi Bali, yang menyoroti berbagai tantangan dalam pengelolaan sektor pariwisata.
“Kita melihat ada beberapa aturan dalam Pasal 35 yang tumpang tindih dan tidak berpihak kepada rakyat. Maka, perlu ada revisi agar pembagian manajemen pariwisata lebih jelas dan bisa benar-benar mendukung pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Novita, dalam keterangannya, Kamis (13/2/2025).
Menurut legislator perempuan satu-satunya dari dapil 7 Jawa Timur ini, target pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8% tidak dapat hanya bergantung pada sektor industri dan pertambangan, tetapi juga harus didorong melalui sektor pariwisata yang memiliki potensi besar, terutama dengan luasnya wilayah maritim Indonesia. Oleh karena itu, revisi UU Pariwisata harus mencakup aspek kelembagaan, regulasi ekologi dan ekonomi, serta pelibatan daerah dalam pengelolaan wisata berbasis potensi lokal.
Selain pembagian tugas dan wewenang yang lebih jelas, Novita juga menyoroti pentingnya Mandatory Kelembagaan yang mengatur manajemen kepariwisataan di setiap daerah. Lembaga ini diharapkan dapat membantu asosiasi pariwisata dalam menyusun paket wisata, bekerja sama dengan biro-biro perjalanan wisata, serta mencari sumber pendanaan mandiri.
“Selama ini, banyak asosiasi pariwisata di daerah masih bergantung pendanaan dari pusat. Jika ada lembaga profesional yang diatur dalam undang-undang, mereka bisa lebih mandiri—apakah dalam bentuk BUMD, Yayasan, atau badan otorita. Ini akan mempercepat kemajuan sektor pariwisata tanpa harus selalu menunggu keputusan dari pusat,” jelasnya.
Tidak hanya sampai di situ, politisi fraksi PDI Perjuangan itu juga menyoroti tantangan sosial dalam pariwisata, terutama di daerah seperti Bali, yang kerap menghadapi masalah wisatawan asing yang tidak menaati aturan, penyalahgunaan izin tinggal, hingga praktik pernikahan dengan warga lokal demi kepentingan penguasaan properti.
“Asosiasi atau kelembagaan ini harus membantu peran pemerintah daerah dalam mengatur manajemen kepariwisataan dengan baik. Kita berharap pariwisata tidak hanya membawa dampak ekonomi, tetapi juga harus tetap melindungi lingkungan, identitas budaya daerah secara berkelanjutan,” tegasnya. (frd)