Denpasar (Independensi.com) – Ketua Komisi II DPRD Bali, Agung Bagus Pratiksa Linggih meminta Pemerintah Bali mengoptimalkan aset untuk mengurangi defisit Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Bali serta mendorong optimalisasi aset Pemda Bali yang menganggur dan kurang bermanfaat.
“Aset aset sebaiknya dimanfaatkan untuk mengurangi defisit APBD yang besar,” kata Ajus Linggih yang juga Ketua HIPMI Bali di Denpasar, Rabu (19/3).
Hal itu disampaikan ketika Rapat Pembahasan Program Kerja dan Membangun Sinergi bersama Mitra Kerja Komisi II DPRD Provinsi Bali.
Acara itu dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan Komisi II DPRD Provinsi Bali. Hadir pula Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Bali I Dewa Tagel Wirasa yang juga Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Bali dan Kelompok Pakar/Tim Ahli Komisi II DPRD Provinsi Bali.
Selain itu, Ajus Linggih menyoroti aset Pemda Bali ada yang disewakan/kerjasama tidak sesuai dengan titik pemanfaatan.
Disamping itu, aset Pemda seharusnya disewakan langsung kepada pengguna bukan lewat Perumda. Upaya itu mencegah Perumda menjadi makelar aset, termasuk optimalnya PAD.
“Kalau aset dikelola melalui Perumda, tentu besarnya PAD diterima akan berkurang,” pungkasnya. (hd)