Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi mengatakan, pihaknya telah meminta kepada diseluruh tempat usaha harus bebas dari juru parkir (jukir) liar dan tidak boleh melakukan pungutan parkir.
“Saya sudah berikan Surat Edaran (SE), yang hari ini akan diterima oleh semua tempat usaha. Saya minta dalam lima hari ini, perusahaan harus sudah menyediakan tukang parkir dengan menggunakan rompi khusus. Kalau tidak ada tulisannya ‘bebas parkir’ atau gratis, tak tutup perusahaannya,” ucapnya dengan nada tegas, Selasa (3/6).
Menurut Eri, kebijakan tersebut dilakukan sebagai upaya pemberantasan jukir liar dan praktik premanisme yang kerap meresahkan masyarakat di Surabaya. Maka setiap tempat usaha wajib memiliki fasilitas parkir, serta wajib membayar pajak parkir sebesar 10 persen dari total kendaraan yang parkir dalam sebulan.
“Ketika tempat usaha itu menyediakan tempat parkir, maka tempat usaha itu harus membayar pajak parkir. Untuk pajak parkir itu ada dua cara pembayarannya, mengkalkulasi dengan bayar di awal menurut jumlah kendaraan parkir, atau bayar belakangan menggandeng pengelola (pihak ketiga),” tuturnya.
Eri menambahkan untuk memastikan kebijakannya berjalan efektif, Pemkot Surabaya menggandeng aparat TNI dan Polri dalam pengawasan di lapangan bersama Dinas Perhubungan tentunya.
“Yang bertanggung jawab nanti TNI-Polri dan seluruh jajaran Pemerintahan Kota Surabaya. Karena Surabaya ini bukanlah tempat premanisme. Bahkan, kami pastikan tindakan represif akan diambil jika masih ditemukan jukir liar,” ungkapnya.
“Kami sudah melakukan apel bersama TNI Polri, bahkan dua institusi ini Kepolisian dan Kodim siap mengambil langkah tegas bersama Pemkot Surabaya dalam memerangi premanisme berkedok parkir liar,” tandasnya. (Boy)