Imbasnya, rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran (Timang) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik. Terkait, pembahasan Rancangan Perubahan APBD (R-APBD) 2025 berlangsung memanas.
Ketua DPRD Gresik, Muhammad Syahrul Munir, menyampaikan banyaknya titik lahan bisnis galian C itu tidak sebanding efektivitas sumbangan retribusi ke pemerintah daerah.
Bahkan, retribusi sektor ini yang secara target harusnya bisa mencapai Rp 4 miliar hanya bisa terealisasi sebesar Rp1,5 miliar.
“Galian C dari target Rp 4 M, hanya Rp 1,5 M. Ini ternyata, apabila kita hitung efektivitasnya tidak sebanding,” ujarnya, Kamis 21 Agustus 2025.
Senada juga dikatakan Anggota Banggar DPRD Gresik, Yuyun Wahyudi, yang menilai Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) tidak serius dalam mengoptimalkan pendapatan di sektor tersebut.
“Setiap hari lalu-lalang truk pengangkut galian C terlihat jelas, tapi realisasi PAD masih sangat rendah. Padahal, banyak Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dikeluarkan, tapi kontribusinya terhadap PAD tetap tidak optimal,” tegasnya.
Kebutuhan galian C di wilayah Kabupaten Gresik menurut Yuyun sangat tinggi, terutama untuk pengurukan kawasan industri. Karena itu, aktivitas kendaraan pengangkut galian C sangat padat dan ada setiap hari.
“Seharusnya, BPPKAD Gresik mempunyai konsep dan skema yang jelas serta aplikatif. Sehingga, target PAD disektor ini mampu terealisasi,” imbaunya.
“Masak, capaian target pajak dari Rp 8 miliar, baru terealisasi Rp 3 miliar. Sehingga, Banggar DPRD Gresik menyorotinya secara tajam persoalan ini,” tukasnya.
Sementara Anggota Banggar DPRD Gresik, Imron Rosyadi, mengungkapkan lambannya pencairan hibah untuk sekolah dan rumah ibadah. Serta menilai eksekutif kurang disiplin, dalam mengikuti tahapan kinerja sesuai jadwal pemerintah pusat.
“Perubahan APBD seharusnya tuntas di minggu kedua Agustus sesuai Permendagri. Namun hingga kini belum selesai, nanti pasti akan mendapat catatan dari evaluasi Gubernur,” tandasnya.
“Keterlambatan itu dipicu hambatan administratif dari pihak eksekutif sehingga pembahasan di DPRD ikut molor. Tapi berkomitmen akan menyelesaikan pembahasan serta pengesahan P-APBD 2025 pada Agustus ini,” pungkasnya. (Mor)