JAKARTA (Independensi.com)-Kongres Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung (IA ITB) X sejatinya digelar di Balai Pertemuan Ilmiah ITB, di Bandung, pada 16-17 April 2021. Dalam kesempatan tersebut utamanya dilaksanakan Pemilihan Ketua Umum (Pemilu) IA ITB periode 2021-2026 yang diikuti delapan kandidat.
Namun Ketua Umum Ikatan Keluarga Alumni Politeknik Negeri Bandung (IKA POLBAN)/POLTEK ITB Agus Mulyawan, mengeluarkan delapan maklumat pernyataan sikap “Mohon Perlindungan Hak Suara Kami dalam Memilih” dan ditujukan di antaranya untuk Ketua SC Kongres IA ITB 2021, Tito Kurniadi (GL84), Ketua OC Kongres IA ITB 2021 Agustin Peranginangin (Si’94), Ketua Umum Pengurus IA ITB 2016-2020 Ridwan Djamalludin (GL’82), Dewan Pengawas IA ITB , Ketua Pengurus Daerah IA ITB, dan Ketua Pengurus Program Studi IA ITB serta Ketua Komisariat IA ITB.
Selain Agus, pernyataan sikap dalam surat tersebut juga ditandatangani Ketua Harian Adi Budiman. Pertama, dikatakan Agus bahwa para Alumni Politeknik ITB merupakan satu kesatuan yang utuh sebagai anggota Keluarga Besar Ikatan Alumni ITB, adalah Anggota Biasa sesuai yang dinyatakan dalam AD/ART IA ITB. “Namun dalam ajang demokrasi ivoting pemilihan ketua umum periode kali ini, hak menyampaikan suara kami menemui berbagai kendala yang berasal dari Panitia Pemilu,” katanya dalam siaran pers kepada para wartawan, Jumat (16/4/2021).
Disampaikan Agus, kendala tersebut di antaranya saat pendaftaran pemilih dinyatakan dibuka, para Alumni Politeknik ITB, tidak diberikan akses ke menu pilihan jurusan/Prodi sehingga sebagian dari anggota banyak memilih Program Profesi Insinyur (PPI) yang itu bukan merupakan Politekni ITB. Pihaknya baru diberikan akses sekitar dua minggu kemudian dengan akses menu Pilihan Jurusan : Program Politeknik ITB tanpa menyertakan menu berbagai pilihan jurusan/Prodi. Padahal di PPI dicantumkan berbagai jurusan/Prodi.
“Kami Alumni ITB yang berasal dari kampus Politeknik ITB, berkuliah enam semester di kampus Ciwaruga, merasa mendapat perlakuan yang berbeda dengan pemilih Alumni ITB yang lain, khususnya yang berasal dari Program Profesi Insinyur (PPI) yang kuliah hanya dua semester. Perlu diketahui bahwa dalam penyambutan mahasiswa baru dan pelepasan (wisuda) Politeknik ITB saat itu, dilakukan oleh Rektor ITB, serta ijazah kamipun ditandatangani oleh Rektor ITB,” sambungnya.
Diutarakannya lagi, keberatan atas diskriminatifnya panitia kongres dalam pendaftaran pemilih maupun verifikasi daftar pemilih sementara untuk menjadi DPT ivoting pemilu IA ITB telah disampaikan baik secara individu maupun surat dari Ikatan Alumni Polban/Poltek ITB kepada Panitia, dan kami juga menyerahan data alumni Politeknik ITB yang berasal dari BAAK Politeknik Negeri Bandung, yang menyatakan kebenaran daftar nama-nama Alumni Angkatan 1982 – 1998 beserta NIM, tahun masuk, jurusan serta program studinya kepada pihak panitia kongres/pemilu, sebagai Alumni ITB. Data-data ini disampaikan melalui organisasi IKA Polban/Poltek ITB dalam bentuk buku Direktori dan berikut soft copynya kurang lebih sekitar 5.700-an data alumni ITB untuk djadikan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam hal ini benar tidaknya individu tersebut sebagai Alumni ITB sudah terjawab), bukan sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT), dalam hal ini benar tidaknya alumni ITB tersebut yang menggunakan hak pilih harus diverifikasi/selfi/video liveness/NIK).
“Namun sampai berakhirnya masa pendaftaran DPT pada tanggal 11 April 2021, data yang disampaikan tersebut tidak pernah ada tindak lanjut sama-sekali, yang menyebabkan ribuan alumni Politeknik tidak bisa mendaftar,” lanjutnya.
Lebih jauh disampaikan Agus, pada 12 April 2021 pihaknya mendeteksi adanya penambahan akses pilihan jurusan: Program D3 Politeknik ITB dan berisi data-data DPS Alumni ITB yang berasal dari Data BAAK Politeknik Negeri Bandung. Namun pada tanggal tersebut pendaftaran sudah tidak dapat dilakukan karena sudah diluar batas pendaftaran yang ditutup pada tanggal 11 April 2021 pukul 23.59 WIB.
“Akibatnya kami merasa malu dan marah, karena dengan penerapan teknologi maju dalam proses pemilihan ketua umum pengurus pusat IA ITB kali ini, yang didalam kepanitiaannya diisi oleh putra-putri terbaik bangsa, justru malah menyebabkan Alumni Politeknik ITB mengalami kehilangan hak suara akibat pengurusnya sangat tidak professional dan benar-benar tidak memperhatikan ketentuan pasal-pasal AD/ART IA ITB tersebut,” ujarnya.
“Beberapa jawaban dari panitia pemilu IA ITB, yang menyatakan masih menunggu surat balasan atau jawaban dari pihak Rektorat ITB ataupun dari kampus Politeknik ITB Ciwaruga, berkesan melemparkan tanggung jawab atau lari dari tanggunng jawab bahwa verifikasi merupakan tanggung jawab panitia pemilu IA ITB, bukan pihak Kampus ITB. Dalam hal ini kami beserta BAAK Politeknik Negeri Bandung dan sebagai organisasi Alumni Poltek ITB/Polban sudah turut membantu menyediakan data-data tersebut sehingga memudahkan panitia kongres untuk verifikasi kealumnian menjadi DPS,” tambahnya.
Sedangkan dua poin terakhir yang menjadi keberatan pihaknya adalah karena tidak dapat mendaftarnya ribuan Alumni Politeknik ITB sebagai DPT Pemilu IA ITB tersebut, maka menilai bahwa jika pemilu tetap dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, bukan hanya akan mencedari perasaan namun juga telah melukai proses demokrasi pemilu IA ITB tersebut dan berakibat lemahnya legitimasi dan keguyuban organisasi IA ITB yang sedang gencar-gencarnya dikampanyekan.
Lalu, untuk itu pihaknya memohon supaya semua pihak menjaga asas pemilu yang langsung umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil dan tentunya menghindari diskriminasi pemilih karena sama-sama anggota Alumni ITB. “Dengan demikian kami berharap penjelasan yang jujur dan terbuka oleh pengurus dan atau panitia kongres IA ITB perihal point-point tersebut,” tegasnya.