Oleh : Adlan Daie
IndependensI.com – Berlarut-larutnya bakal calon Gubernur Jawa Barat, Muhammad Ridwan Kamil dalam menentukan cawagubnya untuk berlaga di Pilgub 2018 bukan saja merisaukan Parpol koalisi pengusungnya. Salah satu parpol pengusungnya, yakni Partai Golkar malah sudah menarik dukungannya karena proses dinamika internalnya yang diikuti ”ancaman” dari partai pengusung yang lain seperti PPP dan PKB.
Bahkan, lebih jauh, publik mulai mempertanyakan kualitas kepemimpinan (politik) Ridwan Kamil yang terus menunda waktu penentuan cawagub. Awalnya Ridwan Kamil mengatakan akan meminta masukan dari tokoh Jawa Barat untuk menentukan cawagubnya namum hasil survey dan penilaian tim panel 10 tokoh Jawa Barat yang hasilnya pun ternyata tidak dijadikan standar oleh Ridwan Kamil untuk menentukan cawagubnya.
Setidaknya ada tiga kemungkinan yang dapat merugikan Ridwan Kamil terkait ketidaktegasan sikap politiknya dalam menentukan cawagubnya:
Pertama: Kehilangan dukungan partai yang jika salah satu partai saja mengikuti jejak Partai Golkar mencabut dukungan karena tidak sesuai dengan ekspektasinya, maka Ridwan Kamil, ibarat bunga layu sebelum berkembang. Kehilangan tiket pencalonannya.
Kedua: Jika pun partai pengusung tetap solid (PPP, PKB dan Nasdem) dengan paket cawagubnya baik dari partai pengusung atau non kader, Ridwan Kamil tidak mudah lagi menaikkan magnet elektoralnya. Selain sudah kehilangan momentumnya, juga karena bakal cawagub yang tidak dipilihnya beserta komunitas pendukungnya, diyakini akan melakukan blokade politik di arus bawah yang bisa menghambat proses “move on” elektoral Ridwan Kamil.
Ketiga : Cawagub pilihan Ridwan Kamil yang tidak bersandar pada hasil penilain 10 tokoh Jawa Barat yang ia tunjuk sendiri, akan menimbulkan implikasi politik tersendiri bagi Ridwan Kamil terutama sisi integritasnya sebagai pemimpin (politik).
Jika stigma pemimpin nihil integritas mampu di viralkan oleh kompetitornya di ruang publik, maka Ridwan Kamil akan makin susah bersaing menuju kursi Jawa Barat 1 nanti.
Singkatnya, kekuatan kepemimpinan politik adalah “trust” publik dan ketegasan dalam mengambil keputusan dari pilihan-pilihan yang sulit. Jika hanya memilih cawagub saja tidak tegas dan cepat, bagaimana bisa mengambil keputusan yang tegas dalam dilema pilihan-pilihan terbaik untuk masyarakat Jawa Barat ?
Penulis Wakil Sekretaris PWNU Jawa Barat