Mendikbud Diminta Batalkan Kebijakan “Full Day School”

PURWOKERTO (IndependensI.com) – Komunitas Nahdlatul Ulama Banyumas, Jawa Tengah meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy membatalkan kebijakan berupa kegiatan belajar mengajar di sekolah selama lima hari mulai tahun ajaran 2017/2018.

“Kami menilai program sekolah lima hari atau lebih dikenal dengan ‘full day school’ tidak ramah persatuan dan kesatuan bangsa terbukti ada banyak penolakan dari elemen bangsa atas kebijakan tersebut,” kata Presiden Komunitas NU Banyumas Agus Maryono di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Selasa (13/6/2017).

Ia mengatakan program tersebut akan menyakiti organisasi NU dan jamaahnya karena berpotensi membuat salah satu program pendidikan warga NU, yakni madrasah diniyah (Madin) di seluruh Tanah Air gulung tikar.

Menurut dia, hal itu disebabkan jadwal belajar Madin yang rata rata dilaksanakan pada sore hari sepulang sekolah akan terampas oleh program “full day school”.

“Oleh karena itu, wajar jika NU dan jamaahnya menolak tegas program tersebut. Madin sudah berjalan sejak lama, Bahkan sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia ini terbentuk, Madin sudah berjalan,” kata pria yang akrab disapa Gusmar itu.

Menurut dia, lebih dari 30 ribu Madin yang tersebar di seluruh Tanah Air, mayoritas dikelola oleh NU di luar lembaga pendidikan pondok pesantren.

Dia mengaku khawatir jika program tersebut dipaksakan untuk berjalan, akan melukai hubungan baik antara NU dan Muhammadiyah.

“Kekhawatiran itu muncul karena mengingat menteri Muhadjir adalah tokoh dan Pengurus Pusat Muhammadiyah. Maka pemaksaan program sekolah lima hari atau ‘full day school’ itu menimbulkan kesan negatif yang seolah-olah Muhammadiyah akan menghabisi program pendidikan NU di masyarakat,” katanya.

Menurut dia, kesan tersebut sangat tidak produktif serta sangat buruk bagi persatuan dan kesatuan NKRI yang saat ini terus digalakkan untuk menangkal tumbuhnya kelompok Islam garis keras (radikal) yang intoleran di Indonesia.

Lebih lanjut, Gusmar mengatakan NU dan Muhammadiyah adalah dua ormas Islam terbesar di Tanah Air yang harus terus berusaha mencari titik temu di antara keduanya demi memperkuat keutuhan bangsa dan negara serta demi tegaknya NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.

“Program ‘full day school’ jelas akan menimbulkan rusaknya hubungan baik antara NU dan Muhammadiyah. Hal itu dapat mengancam nasib Bhinneka Tunggal Ika,” tegasnya.

Menurut dia, kondisi tersebut sangat rentan dimanfaatkan oleh kelompok Islam garis keras untuk membenturkan NU dan Muhammadiyah.

Padahal, kata dia, kelompok radikal adalah musuh bersama yang sedang dan terus mencari momentum untuk merusak keutuhan NKRI.

“Berkaitan dengan hal tersebut, kami dari Komunitas NU Banyumas meminta Mendikbud Muhadjir untuk membatalkan program ‘full day school’ karena sangat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Kami meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk meningatkan Menteri Muhadjir agar tidak meneruskan program tersebut,” katanya.

Ia mengatakan Komunitas NU Banyumas juga meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk mengawasi dan mengingatkan seluruh menteri atau pejabat tinggi negara lainnya agar tidak membuat program yang dapat membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. (antara/idn)