Oleh : Sigit Wibowo
IndependensI – Pada awal pemerintahan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkomitmen agar pengurus partai politik tidak melakukan rangkap jabatan sebagai pejabat publik baik di eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Pada praktiknya pengurus partai politik tidak bisa sekaligus menduduki jabatan menteri, ketua DPR, Ketua MPR dan jabatan-jabatan publik lainnya.
Namun komitmen ini ternyata tidak berlaku bagi dua menteri yang berasal dari Partai Golkar untuk rangkap jabatan dengan menjadi pengurus partai. Jokowi mengizinkan Airlangga Hartarto merangkap jabatan sebagai Menteri Perindustrian dan Ketua Umum Partai Golkar. Selain itu, Idrus Marham yang baru saja ditunjuk sebagai Menteri Sosial juga tetap menjabat sebagai Koordinator Bidang Hubungan Eksekutif-Legislatif dalam susunan kepengurusan Partai Golkar yang baru.
Dalam sejarahnya Partai Golkar adalah penyokong utama kekuasaan Orde Baru Soeharto. Pasca reformasi partai politik yang dipenuhi para politisi besutan Orde Baru ini mampu beradabtasi dan tetap mempertahankan diri sebagai kekuatan politik yang patut diperhitungkan oleh setiap presiden yang berkuasa. Golkar memang tidak pernah menempatkan kadernya sebagai RI 1 namun setiap presiden membutuhkan dukungan Partai Golkar agar bisa memimpin secara efektif terutama dalam mengeksekusi kebijakan pemerintah.
Golkar saat ini menduduki partai terbesar kedua setelah PDIP dan ini dikonfirmasi dalam survei terbaru yang dikeluarkan oleh LSI. LSI memperkirakan PDIP didukung 22,7 persen pemilih dan Golkar menduduki tempat kedua didukung 15,5 persen. Dengan demikian posisi Partai Golkar akan tetap kuat bagi pemerintahan hasil pemilu 2019.
Direktur Utama Saiful Mujani Research Consulting (SMRC) Djayadi Hanan menyatakan keputusan Jokowi tersebut dilakukan demi Pilpres 2019. “Jokowi itu membutuhkan stabilitas politik dari partai koalisinya. Oleh karena itu. tidak boleh ada partai yang menjadi lokomotif yang bisa menarik gerbong keluar dari koalisi,” ujar Djayadi. Partai Golkar juga punya potensi untuk membuat poros baru pada Pilpres 2019.
Syarat mengajukan pasangan capres dan cawapres adalah partai politik atau gabungan partai politik harus memiliki 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional pada Pemilu 2014. Partai Golkar memiliki peluang membentuk poros baru, dan hal ini bisa membuat partai koalisi Jokowi pecah sehingga mengancam keterpilihan Jokowi pada 2019. Namun, dengan memegang Partai Golkar, maka kursi RI 1 dapat diamankan Jokowi.
Konsolidasi
Presiden Jokowi tampaknya melakukan konsolidasi di Partai Golkar dengan cara mengikat mantan partai pendukung Orde Baru agar tidak “berkhianat” setelah mendeklarasikan pencalonan Jokowi yang akan diusung dalam Pemilu 2019. Dalam politik tentu ada harga yang harus dibayar dalam kesepakatan yang saling menguntungkan antara Golkar dan Jokowi.
Golkar sebagai partai besar memiliki posisi tawar yang kuat terhadap Jokowi dan hal ini dibuktikan dengan rangkap jabatan yang dilakukan oleh Menperin Airlangga Hartarto dan Mensos Idrus Marham.
Jokowi berhasil mengendalikan Golkar dengan mengunci loyalitas pengurus Golkar agar mendukung dalam pencapresannya pada 2019. Dengan demikian Jokowi tidak hanya bersandar terhadap PDIP yang merupakan parpol pendukung utama dalam pemerintahannya. Namun di sisi lain Jokowi tidak ingin sepenuhnya bersandar PDIP sebagai satu-satunya kekuatan yang menopangnya sehingga ia juga punya posisi tawar yang kuat terhadap PDIP.
Politisi Golkar yang sangat berpengaruh adalah Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan. Ia adalah orang kepercayaan Jokowi yang ditempatkan di Golkar. Luhut adalah sosok terpenting yang mampu menangani suksesi di tubuh Golkar lewat Munaslub setelah Setya Novanto ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Luhut yang merekomendasikan tangan kanannya yakni mantan Danjen Kopassus Lodewijk Freidrich Paulus sebagai Sekretaris Jenderal Partai Golkar. Dengan demikian Luhut memastikan mantan militer untuk mengendalikan Golkar dari dalam.
Jokowi tampaknya ingin memastikan kepatuhan Golkar dengan cara menempatkan eks jenderal purnawirawan mengendalikan secara internal. Mantan Jenderal Korps Baret Merah ini sangat dibutuhkan dalam rangka menghadapi Partai Gerindra yang dipimpin Prabowo yang juga berasal dari Korps Baret Merah.
Konsolidasi kekuasaan yang terjadi di Golkar ini juga dimaknai sebagai keberhasilan Jokowi meminggirkan gerbong ARB dan Jusuf Kalla (JK). Dengan demikian pengaruh JK juga makin melemah di Golkar. Hal ini menyebabkan ia tampaknya tidak lagi memiliki posisi tawar sebagai calon wakil presiden pada pemilu 2019, di samping tentu saja faktor usia JK yang sudah usur.
Priveledge atau Pengistimewaan Golkar oleh Jokowi sebagai upaya mengendalikan “partai ular” yang dipenuhi politisi oportunis dan pragmatis dengan demikian bisa dipahami sebagai hal yang wajar dalam politik. Politik adalah arts atau seni, jadi komitmen politik tidak dimaknai sebagai harga mati atau tidak bisa berubah. Dengan demikian manuver politik Jokowi lewat Luhut Panjaitan ini semacam pertunjukan pawang ular yang ingin menjinakkan para politisi ular yang bernaung di bawah pohon beringin.
Penulis adalah wartawan Independensi.com