Mulai 24 Maret 2018 Bapertarum Dibubarkan

JAKARTA (IndependensI.com) – Pemerintah secara resmi mulai 24 Maret 2018 akan melikuidasi atau membubarkan Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum-PNS), menyusul terbitnya Undang-Undang No 4/2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) sejak 24 Maret 2016.

Dirjen Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Lana Winayanti  dalam keterangan persnya di Jakarta, Kamis 22 Maret 2018 mengatakan dua tahun sejak diundangkannya UU Tapera, Bapertarum-PNS otomatis dilikuidasi atau dibubarkan, tentu setelah proses pengalihan hak dan aset peserta pegawai negeri sipil ini sudah tuntas.

“Sesuai UU No 4/2016 itu, pasal 77 disebutkan, dana tabungan milik PNS aktif dan pensiun akan dikembalikan kepada peserta beserta hasil pemupukannya,”tambah Lana.

Menurut Lana “bagi peserta PNS aktif otomatis akan beralih menjadi peserta Tapera. Mereka akan tetap dipungut iuran sesuai golongannya sampai Badan Pengelola (BP) Tapera terbentuk”.

Lana menjelaskan, pemerintah selanjutnya akan menyeleksi pembentukan BP Tapera antara lain melalui proses pembentukan panitia seleksi untuk memilih komisioner dan deputi sehingga dapat terbentuk BP Tapera. “Awal tahun depan, BP Tapera sudah berjalan dan diharapkan sudah bisa menjangkau 20.000 orang anggotanya mendapatkan manfaatnya” jelas Lana

Panitia seleksi terdiri dari pihak terkait dengan Ketua Panitia Seleksi adalah Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR.

Lana juga menambahkan, dengan terbentuknya BP Tapera ke depan diharapkan pada tahap tahap awal penerima manfaat adalah masih para PNS di seluruh Indonesia agar mempunyai kesempatan bantuan untuk mendapatkan hunian layak.

“Untuk kepesertaan secara regulasi memang PNS dan non PNS, swasta dan pekerja mandiri dengan besaran iuran adalah tiga persen dari total penghasilan pekerja dengan rincian 2,5 persen dibayar oleh pekerja dan 0,5 persen dibayar oleh pemberi kerja, sedangkan pekerja mandiri sebesar tiga persen oleh pekerja,” katanya.

Lana juga menjelaskan, pada perkembangan berikutnya, BP Tapera diwacanakan akan diintegrasikan dengan aneka skema bantuan program perumahan pemerintah, termasuk mengundang pihak lain untuk bergabung, misalnya BPJS Ketenagakerjaan dan penyedia program perumahan lainnya seperti Asabri.”Tentu secara bertahap harus dibicarakan dengan seksama,”urai Lana.

Sementara Dirut Bapertarum-PNS Heroe Soelistiawan mengatakan, sejak berdiri pada 15 Februari 1993 berdasarkan Kepres No 14/1993 jo Kepres 46/1994, total aset tunai dan non tunai hampir Rp9 triliun yang terdiri berupa rekening tabungan kelolaan mencapai Rp8,9 triliun dan non tunai berupa gedung dan alat operasional lainnya senilai Rp2,6 miliar.

“Untuk pengembalian Tabungan Perumahan PNS (Taperum-PN), sudah dilakukan sejak 19 Maret 2018 kepada pensiun aktif PT Taspen sebanyak 1,2 juta orang dengan nilai Rp2,6 triliun,”tambah Heroe

“Sedangkan untuk pengembalian Tabungan PNS pensiun tidak aktif atau punah, akan dilakukan melalui Bank BRI kepada sebanyak 311.734 orang senilai Rp688,8 miliar,”pungkas Hereo.