JAKARTA (IndependensI.com) – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan capaian Program Satu Juta Rumah di tahun 2018 lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2015, capaian program satu juta rumah sebanyak 669.770 unit, tahun 2016 sebanyak 805.169 unit, dan tahun 2017 sebanyak 904.758 unit. Untuk tahun 2018, per 20 Agustus 2018 sudah mencapai 582.638 unit.
“Dalam penyediaan rumah, Pemerintah telah mencanangkan Program Satu Juta Rumah yang bertujuan mempercepat pembangunan perumahan melalui deregulasi berupa penyederhanaan proses perijinan, pembangunan rumah dan dukungan pembiayaan kepemilikan rumah bagi MBR,” kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono beberapa waktu lalu.
Upaya tersebut sejalan dengan Nawa Cita Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui ketersediaan permukiman layak huni. Melalui Program Satu Juta Rumah, Pemerintah bersama stakeholder perumahan lainnya seperti pengembang, pemerintah daerah dan perbankan berupaya mengurangi backlog perumahan di Indonesia yang berdasarkan konsep kepemilikan rumah mencapai 11,4 juta unit tahun 2015 yang ditargetkan turun menjadi 6,8 juta unit pada tahun 2019.
Dari target satu juta rumah yang dibangun tiap tahunnya, kemampuan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah diperkirakan hanya dapat memenuhi 20% saja melalui pembangunan rumah swadaya, rumah susun, rumah khusus dan bantuan stimulan prasarana sarana utilitas (PSU).
Sebanyak 30% akan dipenuhi melalui pembangun rumah oleh swasta dengan subsidi dari Pemerintah untuk meningkatkan kemampuan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) memiliki rumah. Sejumlah program yang sudah berjalan seperti KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Subsidi Selisih Bunga Kredit Perumahan (SSB), Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT). Selebihnya diharapkan dipenuhi dari pengembang swasta dengan memanfaatkan kemudahan perizinan dan perubahan regulasi lainnya.
Dirjen Penyediaan Perumahan Khalawi Abdul Hamid mengatakan untuk mengejar kebutuhan rumah, salah satu upaya adalah meningkatkan jumlah hunian vertikal terutama di kota-kota besar melalui pembangunan rumah susun baik yang dilakukan pemerintah maupun swasta.
“Untuk Rusunawa yang sudah dibangun Kementerian PUPR, salah satunya adalah Rumah Susun Atlet Kemayoran dan yang sedang dalam proses konstruksi adalah Rusunawa Pasar Rumput. Jumlah Rusunawa yang sudah dibangun tahun 2015, sebanyak 220 Tower dengan 10.497 Unit, sedangkan di tahun 2016 sebanyak 129 Tower yang memiliki kapasitas 7.740 Unit. Pada tahun 2017 sebanyak 107 Tower dengan jumlah Unit sebanyak 13.251 Unit dan tersebar di seluruh Provinsi di Indonesia. Sehingga total 456 tower dengan jumlah 31.488 unit satuan rumah susun,”kata Khalawi beberapa waktu lalu.
Khalawi menambahkan terdapat sejumlah tantangan dalam menyediakan rumah rakyat, seperti harga tanah. “Untuk membangun Rusun, sulit mendapatkan tanah yang harganya terjangkau di Jakarta. Sebab tanah yang berlokasi di Jakarta sudah dimiliki oleh pengembang swasta. Solusinya yang terus kita kembangkan antara lain Land Bank System serta pendayagunaan aset tanah milik negara,” ujarnya.
Kemudian, regulasi yang menghambat dimana telah diatasi pemerintah dengan mengeluarkan sejumlah kebijakan guna mempermudah dan mempercepat perizinan pembangunan perumahan. Kemudian terbatanya mampuan pembiayaan pemerintah juga menjadi tantangan yang perlu dicarikan jalan keluarnya. Untuk mengatasinya, antara lain meningkatkan peran swasta untuk ikut membangun rumah baik untuk rumah subsidi maupun non subsidi.