JAKARTA (IndependensI.com) – Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan, Indonesia adalah bangsa yang kuat dan telah berhasil melewati berbagai tekanan dari perekonomian global. Reformasi kebijakan yang dilakukan pemerintah maupun Bank indonesia (BI) diklaim telah berhasil memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia.
“Ekonomi domestik telah mengalami banyak kemajuan sejak krisis 1997 – 1998. Berbagai reformasi kebijakan yang dilakukan di sektor perbankan, moneter, dan kelembagaan telah berhasil perkuat ketahanan RI,” katanya dalam peluncuran Buku “Realizing Indonesia’s Economic Potensial” yang diprakarsai BI yang bekerjasama dengan Dana Moneter Internasional (International Monetery Fund/IMF), Kamis (4/10/2018).
Buku yang disusun lembaga donor itu memaparkan analisis makroekonomi yang komprehensif dalam beberapa tahun terakhir, dan menyingkap kekuatan dasar yang membentuk perekonomian Indonesia.
Di samping itu, dijelaskan juga kendala yang dihadapi oleh Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan rekomendasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, serta isu-isu yang kemungkinan akan dihadapi para pembuat kebijakan ke depan.
Dalam buku ini, Indonesia disebut memiliki tiga peluang untuk mengakselerasi perekonomian dalam jangka panjang. Pertama, adalah mengoptimalkan manfaat bonus demografi hingga 2030. Kedua, memanfaatkan perkembangan ekonomi digital di Indonesia, serta terakhir memanfaatkan siklus ekonomi dunia termasuk memanfaatkan transformasi ekonomi struktural.
Meski demikian, untuk memanfaatkan peluang tersebut ada beberapa tantangan struktural yang perlu diatasi. Mulai dari peningkatan sumber daya manusia dari sisi pendidikan, dan menyesuaikan struktur ekspor Indonesia yang mayoritasnya ekspor.
IMF pun memberikan 5 rekomendasi kebijakan untuk perekonomian Indonesia. Misalnya, dari peningkatan rasio pajak secara bertahap dan hati-hati, perlunya membuka sektor ekonomi baru bagi investor-investor swasta.
Selain itu, adalah mengangkat kurva imbal hasil bebas risiko yang dapat dijadikan patokan, memperluas basis investor domestik untuk pemerintah daerah untuk mengurangi ketergantungan aliran modal asing, dan modernisasi regulasi keuangan