JAKARTA (IndependensI.com) – Program besar pembangunan infrastruktur berkeadilan di Tanah Air memberi kesempatan kerja bagi para pekerja konstruksi. Program tersebut memang tak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya dukungan dari para tenaga kerja konstruksi Indonesia
Namun, di balik kesempatan itu, turut pula melekat sebuah tanggung jawab besar bagi para pekerja dan industri konstruksi. Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo saat Pembukaan Pameran Konstruksi Indonesia 2018 di JI-Expo, Kemayoran, Jakarta Pusat, pada Rabu, 31 Oktober 2018
Menurut praktisi keuangan dan perbankan Hotman Nainggolan pernyataan Presiden tersebut sangat baik. Menurut Nainggolan, “ Pernyataan Presiden ini Merupakan sinyal kuat dan komitmen pemerintah mengenai arah kebijakan pembangunan bidang infrastruktur yang lebih merata.” ungkap Hotman.
Kata Nainggolan yang adalah salah satu Vice Presiden Bank BUMN “Saya harus jujur mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur sebelum presiden Jokowi kurang menjangkau daerah Timur Indonesia. Untuk itu sudah saatnya pembangunan infrastruktur yang merata dan berkeadilan dilaksanakan lebih fokus membuka daerah daerah yang secara ekonomi selama ini terisolir sehingga akan berdampak baik terhadap percepatan pembangunan ekonomi dan pemerataan di seluruh Indonesia.” Kata Nainggolan yang salah satu Vice Presiden Bank BUMN
Anggota Dewan Pakar Jokowi Centre ini, memberi contoh antara lain, “Pembangunan Jalan Raya menembus pedalaman Papua, pembangunan Jalan Tol lintas Sumatera dan Jawa, pembangunan dermaga pelabuhan laut dan sungai, lapangan terbang dan Kereta Api.”
Nainggolan Mengemukakan “Hal yang sangat menarik dari pernyataan Presiden ini menurut saya adalah ajakan presiden untuk membiayai pembangunan infrastruktur dengan cara cara kreatif, sehingga tidak hanya menunggu dana APBN yang jumlahnya sangat terbatas.
Menutup perbincangannya di kantor Jokowi Centre, Hotman Nainggolan menyampaikan bahwa “Setiap departemen teknis dan Pemerintah Daerah harus lebih kreatif dalam.mencari terobosan baru guna membiayai pembangunan masing masing daerah dan departemen tanpa harus melanggar ketentuan yg ada. Contohnya antara lain mengoptimalkan peran perusahaan daerah/BUMD yg harus dikelola secara bisnis, penerbitan obligasi daerah dan lain lain. Sudah barang untuk tercapainya hal ini dibutuhkan kerja keras, budaya kerja yang baik dan peningkatan etos kerja yg tinggi.”