BALI (Independensi.com) – Pidato politik bertajuk ‘Rekomendasi Partai Demokrat Kepada Presiden Indonesia Mendatang’ yang dibacakan oleh Komandan Kogasma Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di ballroom Djakarta Theatre, Jakarta Pusat, Jumat (1/3/2019) lalu hendaknya menjadi peringatan untuk semua pihak, terutama pemerintah yang sedang berkuasa untuk segera memperhatikan dinamisasi yang berkembang di masyarakat saat ini.
Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua DPD Partai Demokrat Bali, I Made Mudarta yang meyakini bahwa pernyataan AHY yang menilai saat ini kehidupan politik dan demokrasi mengalami kemunduran itu benar adanya.
“Beliau berpendapat saat Partai Demokrat menjadi partai penguasa. Ia mengatakan saat itu stabilitas politik terjaga baik. Kalaupun ada riak dan dinamika, kata Agus, hal itu merupakan bagian dari demokrasi dan kebebasan itu sendiri,” tutur I Made Mudarta, Jum’at (12/4/2019).
Menurut AHY, Pada saat Partai Demokrat berada di pemerintahan, atau ketika menjadi “the ruling party”, sesungguhnya kami bersyukur karena demokrasi, termasuk pemilu kita, makin matang dan makin berkualitas, bahkan saat Partai Demokrat berkuasa, lanjut AHY, tidak muncul ketegangan yang berlebihan antar kelompok pendukung, golongan, apalagi antar identitas (SARA) dalam pemilu.
“Munculnya satir capres alternatif Nurhadi-Aldo di media sosial, dan cukup besarnya potensi golput adalah indikasi kejenuhan masyarakat terhadap kehidupan politik dan demokrasi saat ini, Perbedaan pandangan dan pilihan politik tidak dibawa ke level pribadi atau personal. “Kalaupun ada, jumlahnya relatif kecil dan tidak menjadi keprihatinan nasional,” ucapnya.
Sementara itu, yang terjadi saat ini masyarakat sudah lelah dengan friksi dan gesekan politik yang terjadi. “Kita yakin, rakyat saat ini sudah lelah dengan friksi-friksi atau gesekan-gesekan politik yang terjadi,” terangnya.
Intinya, AHY juga menghimbau bagi warga masyarakat yang sudah terdaftar di DPT agar tgl 17 April 2019 datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya. Jangan golput, karena 5 tahun kedepan arah indonesia ditentukan oleh rakyat, kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat, rakyatlah yang berkuasa atas kursi presiden & wakil presiden begitu juga dengan kursi DPR RI , kursi DPD RI dan DPRD. (hidayat)