DKPP Archives - IndependensI

07/05/2025

Konferensi Pers Putusan Pelanggaran Etik

Konferensi pers tersebut menegaskan bahwa putusan pelanggaran etik yang dikeluarkan DKPP tidak bisa mengubah hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada) dalam pemungutan suara ulang (PSU).

06/01/2025

DKPP Apresiasi KPU, Bawaslu, dan Polri atas Suksesnya Pemilu dan Pilkada 2024

Konferensi press tersebut DKPP menegaskan peran penting institusi-institusi ini dalam menjaga kelancaran pesta demokrasi.

03/12/2024

DKPP Berhentikan Tiga Anggota KPU Jayawijaya: Pelanggaran Etik yang Mengguncang Kepercayaan Publik

Putusan ini menjadi pengingat penting bagi penyelenggara Pemilu untuk menjaga integritas dan profesionalisme.

05/11/2024

Ketua DKPP Resmikan Rakor Penyelenggaraan Pemilu 2024, Fokus pada Kode Etik

penyelenggara Pemilu dan bertujuan menyatukan pemahaman mengenai implementasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dalam menghadapi Pilkada serentak 2024.

09/10/2024

DKPP Teken MoU dengan Unsrat, Heddy Lugito: IKEPP Siap Diluncurkan 24 Oktober 2024

DKPP berharap, dengan adanya IKEPP, penyelenggaraan Pemilu di Indonesia dapat semakin transparan, akuntabel, dan berintegritas.

18/09/2024

DKPP Pecat Tetap Anggota Bawaslu Ogan Komering Ulu karena Terbukti Langgar Etik Pemilu

DKPP berharap sanksi ini menjadi peringatan bagi seluruh penyelenggara Pemilu untuk senantiasa menjaga integritas, profesionalitas, serta mematuhi kode etik yang berlaku.

13/02/2018

Wujudkan Pemilu Bebas Konflik, Piagam Thamrin 14 Dideklarasikan

JAKARTA (independensi.com) – RUBIK (Rumah Bebas Konflik) Senin (12/2) menggandeng Forum Pemred, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) dan

10/02/2018

Gandeng Forum Pemred, RUBIK Deklarasikan Kampanye Pemilu Bebas Konflik

Kampanye Pemilu Bebas Konflik dideklarasikan bersama oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), RUBIK dan puluhan pemimpin redaksi media massa nasional yang tergabung dalam Forum Pemred.

02/01/2018

Inilah 171 Daerah Peserta Pilkada Serentak, Daerah Mana Saja Rawan SARA?

Kampanye menggunakan isu SARA dan politik menghalalkan secara cara itu dinilai sangat berbahaya bagi NKRI