Korupsi E-KTP Archives - IndependensI

28/03/2018

Persidangan Korupsi e-KTP Jangan Menjadi Sumber ‘Hoax’

Ruang persidangan kasus korupsi dan kasus lainnya bisa jadi menjadi sumber informasi palsu yang bisa menimbulkan kegaduhan baru

23/03/2018

Sekjen Demokrat Serang PDI Perjuangan Terkait Korupsi e-KTP

Sulit dipercaya pernyataan itu keluar dari sebuah partai politik yang tengah berkuasa sekarang ini

28/02/2018

Tidak Ada Kawan yang Abadi dalam Politik

Apa benar nyanyian Nazaruddin tentang keterkaitan Anas Urbaningrum, Fahri Hamzah dan lainnya. Ada apa di balik semua itu?

26/01/2018

Kasus e-KTP : Pejabat Kemendagri Dapat Jatah Rp 78 Miliar

Mendagri Gamawan Fauzi tidak merespons saat diberi tahu bahwa pihak Kemendagri akan mendapat uang pada saat itu. Pak Menteri seharusnya bersikap.

26/01/2018

Terkait Justice Collaborator Novanto, KPK Pertimbangkan Banyak Hal

JAKARTA (IndependensI.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempertimbangkan banyak hal terkait permohonan “justice collaborator” (JC) yang diajukan terdakwa perkara korupsi

13/01/2018

KOMPAS Tuntut Presiden Jokowi Pecat Yasonna Laoly

Mereka menuntut Presiden Jokowi memecat Yasonna Laoly dari Kabinet karena diduga terlibat korupsi.

12/01/2018

KOMPAS Gelar Aksi Unjuk Rasa di Depan Istana Negara

Jangan sampai menjelang detik-detik terakhir masa pemerintahan Jokowi itu rusak hanya karena satu orang bernama Yasonna.

18/12/2017

Kompak Berharap KPK Berlaku Adil, Tangkap dan adili Yasona Laoly

JAKARTA (independensi.com) – Jumbo korupsi E-KTP sudah memasuki babak Penting, adapun terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP, Setya Novanto telah

03/10/2017

Negara Hukum Jadi Negara Hakim

JAKARTA (IndependensI.com) – Putusan hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) Cepi Iskandar yang menyatakan Setya Novanto tidak sah

19/09/2017

Dokter RS Premier : Setyo Novanto Bisa Diperiksa KPK

JAKARTA (IndependensI.com) – Dokter yang menangani tersangka Setya Novanto di Rumah Sakit Premier Jatinegara, Jakarta Timur, memperkirakan Ketua DPR tersebut